Swasembada Bukan Wacana | Rembang Percepat Tanam, Lawan Tantangan Musim Ketiga

 

Rembang, Imparsial News — Rabu (18/06/2025). Komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mewujudkan swasembada pangan terus digalakkan. Langkah nyata diwujudkan lewat pelaksanaan Percepatan Tanam Padi Musim Tanam (MT) III yang dimulai di Desa Mojorembun, Kecamatan Kaliori, pada Rabu pagi (18/6).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 07.30 WIB ini dihadiri berbagai unsur penting, seperti Komandan Kodim Rembang, perwakilan Dinas Pertanian, BPS, Bulog, Polres Rembang, Camat Kaliori, kelompok tani, serta warga setempat. Selain penanaman padi, acara juga dirangkaikan dengan Sarasehan Swasembada Pangan yang memperkuat sinergi lintas sektor.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Rembang, Agus Iwan Haswanto, menyatakan bahwa Mojorembun dipilih sebagai titik awal percepatan tanam karena memiliki sistem irigasi perpompaan dari sungai dan mata air yang masih aktif. Ia optimistis percepatan ini dapat menjadi pemicu semangat bagi desa-desa lain dalam meningkatkan produktivitas padi, meskipun memasuki musim tanam ketiga yang kerap menantang.

"Mojorembun kami jadikan role model karena masih punya sumber air aktif. Ini bisa mendorong daerah lain agar tak berhenti berproduksi, meskipun di MT III," tegas Agus lewat pesan WhatsApp.

Dalam pelaksanaan tanam kali ini, digunakan varietas Inpari 32, jenis padi unggul yang dikenal tahan terhadap cekaman lingkungan dan memiliki hasil produksi tinggi. Tak hanya mengandalkan semangat petani, kegiatan ini juga memanfaatkan alat mesin pertanian (alsintan) untuk mempercepat proses tanam dan meningkatkan efisiensi kerja.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Rembang untuk memperkuat ketahanan pangan dari akar rumput, serta membuktikan bahwa dengan kolaborasi antarinstansi dan semangat gotong royong, swasembada pangan bukan sekadar jargon, tapi misi nyata yang terus dilaksanakan.

(As'ad Ramones)

Editor: Adytia Damar

Proyek Kabel Gelap di Kebonsari | Dikerjakan Malam Hari, Tak Ada Izin di Tangan!

 

Sidoarjo, Imparsial News — Rabu (18/06/2025). Warga RT 01 RW 01 Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, digegerkan oleh aktivitas penggalian kabel tanam yang dilakukan secara diam-diam pada Selasa malam, 17 Juni 2025, sekitar pukul 22.00 WIB. Proyek ini diklaim dijalankan oleh Telkom Indonesia dan PT Putri Ratu Mandiri, namun kuat diduga tidak memiliki izin resmi yang transparan.

Sebanyak 16 lubang digali sepanjang jalur pemukiman tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada warga maupun pengurus lingkungan setempat. Ketika dipertanyakan soal kelengkapan dokumen, mandor proyek hanya memberikan keterangan lisan bahwa "semua izin sudah lengkap", namun tak satu pun surat ditunjukkan kepada warga.

“Gak ada pemberitahuan, tahu-tahu malam sudah ada galian. Saat ditanya surat izin, malah cuma dijawab sudah lengkap, tapi gak bisa ditunjukkan,” ujar Imam, salah satu tokoh warga.

Keesokan harinya, Rabu pagi, Imam bersama perwakilan warga mendatangi kantor desa untuk meminta klarifikasi. Perangkat desa mengklaim bahwa surat izin telah diserahkan kepada salah satu warga, namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun warga yang mengaku menerima dokumen tersebut.

Menariknya, setelah desakan warga mulai meningkat, para pekerja tiba-tiba menutup kembali seluruh lubang galian tanpa penjelasan lebih lanjut. Tindakan itu justru memperkuat dugaan warga bahwa proyek dikerjakan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa transparansi.

Kini warga menuntut pihak terkait segera menjelaskan legalitas proyek dan alasan pengerjaan dilakukan secara diam-diam di malam hari.

(Shokip)

Editor: Adytia Damar

24 Warga Kurang Mampu Mojoruntut Terima BLT Dana Desa April–Juni 2025.

  

Sidoarjo, 17 Juni 2025. Imparsial News — Pemerintah Desa (Pemdes) Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap II Tahun Anggaran 2025 kepada 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran bantuan ini mencakup alokasi untuk tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2025, dan dilaksanakan di Pendopo Balai Desa Mojoruntut pada Selasa (17/6).

Dalam sambutannya, Kepala Desa Mojoruntut, Bapak H. Santoso, menyampaikan bahwa data penerima BLT-DD telah ditetapkan melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes), sesuai dengan kategori dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Data penerima juga telah diverifikasi oleh RT/RW setempat.

“Sebanyak 24 KPM telah ditetapkan sebagai penerima BLT-DD, masing-masing menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Total bantuan yang diterima selama tiga bulan (April–Juni) sebesar Rp900.000 dan disalurkan secara tunai,” ujar H. Santoso.

Ia juga mengimbau kepada para penerima agar memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga masing-masing.

“Semoga bantuan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Desa Mojoruntut yang membutuhkan. Kami berharap ke depan tidak terjadi permasalahan atau kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang belum menerima bantuan,” tambahnya.

Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Desa Mojoruntut, Bapak H. Santoso, didampingi oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta disaksikan langsung oleh seluruh penerima manfaat. Kegiatan berjalan dengan aman, lancar, dan tertib hingga selesai.

Redaksi: Imam/Joss

Editor: Amanda

Kebijakan Parkir Minimarket Dinilai Membingungkan, SAPURA Desak Wali Kota Tegas.

  

Surabaya, Imparsial News — Wali Kota Surabaya dinilai kurang konsisten dalam membangun kebijakan publik. Solidaritas Arek Peduli Rakyat (SAPURA) menyebut kebijakan terkait penataan parkir di minimarket membingungkan dan tidak memiliki arah yang jelas.

Polemik parkir di Kota Surabaya yang belakangan ini ramai menjadi sorotan. Ketua SAPURA, Musa, mempertanyakan maksud dan tujuan dari kebijakan Wali Kota yang dinilainya tidak konsisten.

“Kebijakan ini membingungkan masyarakat Kota Surabaya. Awalnya, Wali Kota meminta agar minimarket menyediakan parkir gratis, tapi sekarang justru parkir di minimarket disuruh berbayar. Ini menunjukkan bahwa Wali Kota kurang konsisten dalam membangun kebijakan publik. Ada apa sebenarnya? Apakah kebijakan ini hanya untuk konten semata? Atau ada titipan tertentu?” ungkap Musa.

SAPURA menilai, surat edaran (SE) yang dikeluarkan pemerintah kota seolah-olah tidak memiliki arah yang jelas dan justru membingungkan masyarakat.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada Wali Kota Surabaya untuk lebih memperjelas maksud, tujuan, serta arah dari kebijakan tersebut. Jangan sampai kebijakan yang dilaksanakan justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Kota Surabaya,” tegas Musa.

Redaksi: Rubii

Editor: Amanda

Banjir di Jalan Raya Porong Tak Ganggu Lalu Lintas Kendaraan Berat.

  

Sidoarjo, 17 Juni 2025. Imparsial News — Hujan deras yang mengguyur wilayah Sidoarjo menyebabkan genangan air setinggi 30 hingga 40 sentimeter di sejumlah titik di Jalan Raya Porong pada Selasa pagi (17/6). Meskipun demikian, jalur utama tersebut tidak ditutup karena kendaraan besar seperti truk dan bus masih dapat melintas di tengah genangan.

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) melalui Humas menyatakan bahwa pihaknya telah mengaktifkan beberapa unit pompa air di titik-titik strategis, seperti di Ketapang, Tol Buntung, dan sekitar tanggul, guna mempercepat aliran air menuju Sungai Ketapang.

“Kami menyiapkan delapan unit pompa di beberapa lokasi penting agar genangan bisa surut lebih cepat. Saat ini, genangan memang masih ada, namun belum mengganggu kendaraan besar,” ujar perwakilan Humas PPLS.

Meski jalan masih dapat dilalui, pengendara roda dua dan mobil pribadi dihimbau untuk berhati-hati atau memilih jalur alternatif demi keselamatan. PPLS juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau perkembangan cuaca dan kondisi lapangan.

Untuk informasi terkini, masyarakat dapat memantau akun resmi PPLS atau menghubungi posko pengendalian banjir di wilayah Sidoarjo.

Editor: Amanda

Bukti Hukum Tajam ke Bawah | Sipir Lapas Nyelundupkan Narkoba, Tak Ditahan!

 

Surabaya, Imparsial News – Kasus penyelundupan narkoba oleh oknum sipir Lapas Pemuda Madiun, Taufik Ispriyono, memicu gelombang kemarahan publik. Pasalnya, meskipun tertangkap membawa narkoba yang diselundupkan melalui nasi bungkus dan celana dalam, Taufik hanya dijatuhi sanksi disiplin tanpa proses pidana. Ia bahkan tidak dilaporkan ke kepolisian, melainkan hanya dipindah tugas ke Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Madiun.

Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyebut penanganan kasus ini sebagai bukti nyata ketimpangan hukum, di mana aparat yang melanggar justru mendapat perlakuan istimewa.

“Kalau masyarakat biasa yang tertangkap bawa narkoba, walau cuma sebutir, langsung diproses, dijebloskan ke penjara. Tapi kalau pelakunya sipir? Cuma dipindah tempat kerja,” tegas Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar (16/6).

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Taufik mengaku diperintah oleh seorang bandar bernama Joseph. Namun hingga kini, tidak ada penelusuran lebih lanjut terhadap jaringan tersebut. AMI menyebut bahwa perlakuan lunak ini mencerminkan krisis keadilan hukum di Indonesia, di mana hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Baihaki mencontohkan kasus petani di Sampang yang divonis 4 tahun penjara hanya karena menyimpan dua butir pil koplo, sementara Taufik yang menyelundupkan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan justru bebas dari jerat pidana.

“Evaluasi bukan solusi. Yang dibutuhkan adalah proses hukum yang tegas dan transparan. Jika tidak, negara secara terang-terangan sedang memberi sinyal bahwa hukum bisa dibeli,” ujarnya.

AMI juga membeberkan video viral dari Rutan Perempuan Surabaya yang memperlihatkan seorang narapidana wanita diduga tengah menggunakan narkoba, memperkuat dugaan bahwa peredaran narkoba di lapas sudah sistemik dan terorganisir.

AMI Menyampaikan Enam Tuntutan Tegas Kepada Pemerintah dan Aparat Hukum:

Pecat dan serahkan Taufik Ispriyono ke pihak kepolisian untuk proses pidana.

1. Usut tuntas bandar narkoba Joseph yang disebut dalam BAP.
2. Bongkar jaringan narkoba dalam lapas, termasuk keterlibatan oknum aparat.
3. Terapkan hukum tanpa pandang bulu.
4. Copot Kalapas dan KPLP Lapas Pemuda Madiun.
5. Copot Kabag TU dan Tim Pemeriksa di Kanwil Ditjen PAS Jatim.

Pihak Kanwil Kemenkumham Jatim melalui Kabid Pengamanan Pemasyarakatan, Efendi, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh atas kasus ini.

“Langkah strategis akan ditentukan bersama pimpinan. Masalah ini tidak boleh terulang,” ujarnya singkat.

Namun AMI menilai bahwa evaluasi internal saja tidak cukup. “Tanpa tindakan nyata, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan terus runtuh,” pungkas Baihaki.

(Bejo)

Editor: Adytia Damar

Kodam V/Brawijaya Sukses Kembangkan Varietas Padi PMJ-01, Jatim Menuju Lumbung Pangan Nasional.

 

Lamongan, Imparsial News — Kegiatan panen raya di Desa Jotosanur, Bakalanpule, Kecamatan Tikung, berlangsung dengan suka cita pada Senin (10/6/2025). Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Dr. (H.C.) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., bersama Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., dan Bupati Lamongan, Dr. H. Yuhronur Efendi, M.B.A.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya ketahanan pangan nasional. Hal ini ditandai dengan keberhasilan panen raya varietas padi unggul PMJ-01 yang dikembangkan oleh Kodam V/Brawijaya. Ia menyampaikan bahwa varietas ini akan dilanjutkan dengan pengembangan varietas PMJ-02 dan PMJ-03, yang diharapkan dapat dibudidayakan di seluruh wilayah Jawa Timur.

"Keberhasilan varietas PMJ-01 menjadi tonggak awal. Ini selaras dengan program Presiden Prabowo yang menargetkan swasembada pangan nasional. Kodam V/Brawijaya telah menunjukkan capaian yang luar biasa," ujar Khofifah kepada awak media Radar CNN News.

Ia juga menambahkan bahwa pengembangan varietas padi ini tidak terlepas dari peran penting Bapak Doladi, yang telah menemukan dan meriset bulir padi PMJ-01.

Sementara itu, Bupati Lamongan, Dr. H. Yuhronur Efendi, M.B.A., menyampaikan komitmennya untuk menjadikan Lamongan sebagai lumbung pangan nasional. Ia menyebutkan bahwa pada musim panen pertama tahun ini saja, produksi padi telah mencapai 620.000 ton. "Kami siap mendukung program swasembada pangan nasional, khususnya di wilayah Jawa Timur," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga menyampaikan konsep ekonomi biru dan ekonomi hijau (blue economy dan green economy) yang kini tengah dikembangkan oleh Kodim 0812 melalui program bertajuk Kampung Pandu. Ia menekankan pentingnya keuletan dalam menghasilkan inovasi dan kreativitas yang bermutu.

Mengakhiri kunjungannya, Gubernur Khofifah juga menyempatkan diri memberikan doa dan apresiasi kepada para tamu undangan, terlebih karena beliau baru saja menunaikan ibadah haji tahun ini.

Diharapkan, keberhasilan panen raya varietas PMJ-01 yang dikembangkan Kodam V/Brawijaya ini dapat menciptakan swasembada pangan nasional, mendukung program pemerintah untuk tidak mengimpor beras, serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui harga gabah yang stabil di kisaran Rp6.500 hingga Rp7.000 per kilogram.

Redaksi: Adji Handoyo

Editor: Amanda