Madas di Ambang Perpecahan: Edy Macan Ultimatum Pengurus Pusat, Tuntut Pemilihan Ulang!

SURABAYA, Imparsial News – Organisasi Madura Asli (MADAS) dilanda gejolak internal setelah Edy Macan, Wakil Ketua Madas Jawa Timur, melayangkan kritik pedas terhadap pemilihan dan pelantikan Ketua Umum DPP Madas. Acara yang digelar pada 7 Agustus 2025 di Hotel Eldon Gubeng, Surabaya, ini dituding Edy sebagai "peristiwa bagi semangat demokrasi" dan hanya milik segelintir orang. Pernyataan ini menjadi pukulan telak bagi legitimasi kepemimpinan baru Madas.

"Suara-suara dari seluruh penjuru negeri seolah-olah dibungkam, hak-hak anggota untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpinnya diabaikan," kecam Edy Macan. 

Ia menyoroti proses yang terkesan terburu-buru dan tanpa mendengarkan aspirasi dari seluruh anggota. Kritik ini mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap mekanisme pemilihan yang ia nilai tidak transparan dan tidak mencerminkan semangat demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh organisasi sebesar Madas.

Edy Macan juga menegaskan pentingnya kompetisi yang sehat, bukan aklamasi yang dipaksakan. Menurutnya, setiap DPP, DPD, DPC, dan DPAC di seluruh Indonesia memiliki hak untuk mengajukan calon terbaiknya, sebuah hak yang seolah diabaikan. "Ini bukan tentang siapa yang menang, tetapi bagaimana proses itu berjalan," tambahnya, merujuk pada motto organisasi "salam settong dhere, salam satu darah" yang seharusnya menjadi landasan persatuan, bukan pemecah belah.

Kekhawatiran utama Edy Macan adalah jika Madas dikuasai oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, organisasi ini hanya akan menjadi milik segelintir orang di Jawa Timur. 

"Jangan biarkan perpecahan terjadi," serunya, menyerukan seluruh anggota Madas di Indonesia untuk bersuara dan menuntut demokrasi yang sehat. Ia khawatir, tanpa proses yang adil, Madas akan kehilangan kredibilitasnya di mata anggota dan masyarakat.

Pernyataan Edy Macan ini menjadi alarm serius bagi internal organisasi Madas dan berpotensi memicu gelombang protes dari seluruh Indonesia. Ia mengakhiri pernyataannya dengan pesan menohok: 

"Siapa pun yang terpilih, jika jalannya benar dan profesional pasti akan membawa kebaikan bagi semua, ciptakanlah demokrasi yang sehat!, Kami harap tanggal 10-8-2025, undangan yang sudah kami kirimkan ke  DPD Jatim bisa memberikan suatu semangat demokrasi yang sehat dan professional.,"

(Red/Team - Ed/Bwrd)

Dosen PPPK Terjebak, Tunjangan Hanya Rp200 Ribu! ADAKSI Gelar Rakernas di Malang, Ungkap Borok Sistem Pendidikan Tinggi!

 

Malang, Imparsial News – Ratusan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul di Malang, Jawa Timur, untuk menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi Dosen Akademik dan Keprofesian Seluruh Indonesia (ADAKSI). Rakernas yang berlangsung pada 7-8 Agustus 2025 di Rayz Hotel Universitas Muhammadiyah ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan sebuah unjuk gigi kolektif yang menyoroti berbagai permasalahan krusial yang mengancam dunia pendidikan tinggi.

Masalah utama yang menjadi sorotan adalah Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang tunjangan fungsional dosen, yang dinilai sudah usang. "Sejak Perpres 65/2007 diberlakukan, nilainya tidak pernah disesuaikan dengan inflasi maupun beban akademik yang terus meningkat," kata Prof. D.Sc. Ir. La Ode M. Aslan, M.Sc., Ketua Dewan Pembina ADAKSI. Ia menyebut, tunjangan tambahan rata-rata hanya Rp200.000 per bulan, sebuah jumlah yang jauh di bawah biaya hidup layak.

Kondisi ini, menurut Prof. La Ode, memicu fenomena yang sangat mengkhawatirkan: dosen menunda promosi, mencari pekerjaan sampingan, hingga beralih profesi. Ini adalah ancaman serius bagi regenerasi tenaga pengajar perguruan tinggi dan masa depan pendidikan di Indonesia.

Rakernas ini juga menyoroti lambatnya proses kenaikan jabatan fungsional. Verifikasi angka kredit yang masih manual memakan waktu bertahun-tahun, menguras energi dosen dari tugas-tugas substansial seperti mengajar, meneliti, dan mengabdi. Situasi diperparah dengan status dosen PPPK yang tidak memiliki jalur karir yang jelas dan kurangnya insentif pasca-promosi.

Tak hanya itu, ADAKSI dengan tajam mengkritik skema tunjangan kinerja saat ini yang hanya menyasar dosen di PTN-BLU. Praktek ini secara tidak langsung memaksa kampus menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk menutupi biaya operasional, sebuah langkah yang bertentangan dengan visi pendidikan terjangkau atau gratis yang kerap digaungkan pemerintah.

ADAKSI pun merumuskan empat langkah strategis yang akan menjadi rekomendasi resmi untuk pemerintah:

1. Menyesuaikan tunjangan fungsional secara berkala.
2. Digitalisasi proses kenaikan jabatan menggunakan platform terintegrasi.
3. Menetapkan jenjang karir resmi bagi dosen PPPK.
4. Membuka tunjangan kinerja untuk semua dosen ASN tanpa diskriminasi.

Rekomendasi ini akan disampaikan secara resmi kepada Kemdikbudristek, Kemenpan-RB, dan Komisi X DPR RI. Dengan reformasi ini, ADAKSI optimis dosen dapat kembali fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan riset, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.

(Red)

Editor: Adytia Damar

Tindak Tegas! Proyek Renovasi SDN Ja'ah 1 Jadi Sorotan, CV. Suriya Abadi Diduga Pelanggar Berat Perpres 54 Tahun 2010!

Bangkalan, Imparsial News – Proyek renovasi SDN Ja'ah 1 di Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, kini menjadi sorotan tajam setelah muncul dugaan praktik suap yang melibatkan CV. Suriya Abadi dengan oknum LSM dan wartawan. Kasus ini mencuat pada Kamis, 7 Agustus 2025, dan mengindikasikan adanya upaya pengkondisian untuk membungkam laporan agar kasus ini tidak sampai ke telinga penegak hukum.

Menurut laporan yang beredar, CV. Suriya Abadi diduga menyuap sejumlah oknum LSM dan wartawan dengan tujuan agar laporan terkait proyek renovasi tersebut dicabut. Laporan ini juga menyebutkan bahwa CV. Suriya Abadi selama ini dikenal sebagai "ATM" bagi oknum-oknum tersebut, sebuah julukan yang menunjukkan adanya hubungan transaksional yang sudah terjalin lama.

Praktik kotor ini diduga telah melanggar Perpres 54 Tahun 2010, Pasal 6 tentang Etika Pengadaan Barang dan Jasa dan Pasal 19 tentang Penyedia Barang dan Jasa. Yang lebih mengejutkan, metode penunjukan langsung (PL) yang seharusnya dilakukan pemerintah justru diberikan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki badan hukum. Hal ini membuat kecurigaan semakin kuat bahwa proyek ini sarat dengan permainan yang mengarah pada korupsi berjemaah.

Sejatinya, LSM dan wartawan berfungsi sebagai kontrol sosial yang mengawasi penggunaan uang rakyat. Namun, dengan adanya dugaan suap ini, mereka justru dituding bersekongkol dengan CV. Suriya Abadi. Praktik ini tidak hanya mencoreng profesi, tetapi juga semakin memperparah maraknya penyimpangan korupsi di Bangkalan.

Dampak dari praktik bagi-bagi uang ini sangat merugikan, dengan nilai anggaran yang diduga menyusut hingga 25 persen dari total nilai kontrak. Penurunan anggaran ini berimbas langsung pada kualitas pekerjaan di lapangan, yang pada akhirnya merugikan rakyat, terutama para siswa SDN Ja'ah 1.

Meskipun upaya suap diduga telah dilakukan, laporan ini menegaskan bahwa tidak semua LSM dan wartawan bisa dibeli. Masih ada pihak yang memiliki etika dan berkomitmen untuk mengawal kasus ini. Tindakan CV. Suriya Abadi ini dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dan akan terus disoal hingga ada kejelasan dan pertanggungjawaban.

(Red/Mzl)

Editor: Adytia Damar

Kasus Rp 64 Miliar Pilkada Gresik: Genpatra Desak Kejari Bongkar Praktik Busuk KPU.

 GRESIK, Imparsial Newsl – Dugaan korupsi anggaran Pilkada 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik semakin panas. Pada Kamis (7/8/2025), Gerakan Pemuda Nusantara (Genpatra) melakukan audiensi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik untuk mendesak transparansi dan percepatan penanganan kasus ini. Kasus yang menyeret anggaran sebesar Rp64 miliar dari APBD 2023–2024 ini menjadi sorotan serius publik.

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua Genpatra, M. Ali Murtadlo atau akrab disapa Ali Candi, disambut oleh Kasi Pidsus Alifin Nurahmana Wanda dan Kasi Intel R. Achmad Nur Rizky. Dalam audiensi tersebut, Ali Candi menyampaikan enam poin krusial, di antaranya menindaklanjuti pernyataan Kajari sebelumnya bahwa kasus ini masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Genpatra juga meminta kejelasan hasil pulbaket dan menyoroti penggunaan anggaran untuk sosialisasi dan kampanye.

"Penggunaan anggaran untuk kampanye ini harus benar-benar diteliti," tegas Ali Candi. Ia juga mendorong Kejari Gresik untuk berani membuka hasil pulbaket ke publik dan menyediakan kanal pengaduan online bagi masyarakat. Poin terakhir adalah usulan pembuatan MoU sebagai komitmen bersama dalam memberantas korupsi di Gresik.

Menanggapi desakan tersebut, Alifin Nurahmana Wanda menegaskan bahwa Kejari Gresik masih dalam proses pulbaket. "Dalam penanganan perkara di KPU ini kami masih dalam proses pengumpulan bahan keterangan," ujarnya. Ia menyatakan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang, penyimpangan anggaran, dan dugaan tindak pidana korupsi. Alifin juga meminta dukungan data tambahan dari masyarakat dan Genpatra. "Untuk hasil akhirnya bagaimana, kami mohon waktu. Kami butuh support. Jika ada tambahan data sampaikan kepada kami," tambahnya, seraya mengakui bahwa dukungan tersebut sangat membantu karena sebagian besar penyidik bukan berasal dari Gresik.

Usai pertemuan, Ali Candi mengapresiasi respons Kejari Gresik dan berjanji akan menyerahkan data tambahan dalam waktu dekat. "Minggu depan Genpatra akan menyampaikan data tambahan dugaan korupsi Pilkada Gresik 2024 ke kejaksaan," pungkasnya. Komitmen ini menunjukkan bahwa Genpatra siap menjadi mitra kritis bagi penegak hukum dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran publik di Gresik.

(red/Iwan-Ed/BWRD)

Dukung Keamanan dan Pembinaan, Brimob IV A Pati Kunjungi Lapas Kelas IIB Pati.

  

PATI, Imparsial Newsl  — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati terus menunjukkan komitmennya dalam menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum, khususnya Korps Brimob Polri Kompi IV A Pati. Pada Rabu, 7 Agustus 2025, jajaran Brimob melaksanakan kunjungan silaturahmi sebagai bentuk dukungan moral dan institusional terhadap tugas pemasyarakatan.

Kunjungan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Rombongan Brimob disambut langsung oleh Kepala Lapas, Suprihadi, beserta jajaran pejabat struktural. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk memperkuat koordinasi dan membangun pemahaman bersama dalam menjaga keamanan serta mendukung program pembinaan warga binaan.

Dalam sambutannya, Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terus terjalin antara Lapas dan Brimob.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang terus menerus diberikan oleh Brimob IV A Pati kepada Lapas Pati. Ini menunjukkan bahwa sinergi antara Lapas dan Polri, khususnya Brimob, berjalan sangat baik. Kami berharap ke depan hubungan ini semakin solid dan membawa dampak positif dalam mewujudkan lingkungan Lapas Pati yang aman, tertib, dan kondusif,” ujar Kalapas Suprihadi.

Ia juga menambahkan bahwa dukungan dari institusi seperti Brimob sangat penting, tidak hanya untuk aspek keamanan, tetapi juga demi keberhasilan proses pembinaan yang bertujuan menyiapkan warga binaan agar siap kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Kolaborasi yang harmonis antara Lapas dan Brimob menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan lembaga pemasyarakatan yang bersih, aman, humanis, dan berintegritas.

Redaksi: Deddy
Editor: Amanda

Pembangunan di Lahan Irigasi? Audiensi Bedah Rumah Desa Cikande Tuai Polemik.

 

Tangerang, Imparsial News — Audiensi terbuka digelar di aula rapat Kantor Kecamatan Jayanti pada Kamis (07/08/2025), guna membahas dugaan penyalahgunaan pelaksanaan program bedah rumah di Desa Cikande, Kecamatan Jayanti. Program tersebut diduga bermasalah karena pembangunan dilakukan di atas lahan pengairan tanpa prosedur administrasi yang sah, meskipun menggunakan dana desa.

Audiensi ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa Cikande, perwakilan Kecamatan Jayanti (Sekretaris Camat), Tim Media Center Jayanti, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Seroja Indonesia, yang dipimpin langsung oleh Ketua LSM Seroja, Taslim Wirawan.

Dalam forum tersebut, LSM Seroja menegaskan bahwa mereka telah melayangkan surat resmi pada 29 Juli 2025 kepada Pemerintah Desa Cikande dan pihak Kecamatan Jayanti, yang berisi permintaan klarifikasi terkait dugaan kekacauan administrasi dan indikasi penyalahgunaan wewenang dalam program bedah rumah tersebut.

“Kami dari LSM Seroja Indonesia menilai pelaksanaan program ini tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Banyak penerima tidak jelas status tanahnya, bahkan dibangun di atas tanah pengairan. Kami mendesak keterbukaan informasi publik agar seluruh proses diketahui masyarakat,” tegas Taslim dalam audiensi.

Ia juga menyoroti pentingnya penegakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana negara.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan dari Pemerintah Desa dan Kecamatan Jayanti menyatakan bahwa pelaksanaan program tetap dilandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Mereka menekankan bahwa bantuan diberikan dengan pertimbangan kondisi penerima manfaat yang dinilai sangat membutuhkan.

Namun, LSM Seroja menilai bahwa "nilai kemanusiaan" tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur hukum dan administrasi yang berlaku.

Pihak Kecamatan Jayanti melalui Sekretaris Camat menyampaikan bahwa mereka akan segera menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, baik dari jajaran perangkat desa maupun pelaksana teknis program.

Sementara itu, Tim Media Center Jayanti menyatakan komitmennya untuk mengawal proses ini secara terbuka, objektif, dan profesional, serta memastikan masyarakat mendapat akses atas informasi yang seharusnya publik.

Audiensi ini menjadi momen penting dalam mendorong transparansi, pengawasan publik, serta penegakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam setiap pelaksanaan program berbasis anggaran negara.

Redaksi: MRAW
Editor: Amanda

Meriah dan Khidmat, Sedekah Bumi Dusun Delikguno Jadi Simbol Syukur kepada Alam.

  

LAMONGAN, Imparsial News — Tradisi Sedekah Bumi di Dusun Delikguno, Desa Pengumbulanadi, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, kembali digelar meriah dan penuh makna pada Kamis Legi, 7 Agustus 2025. Acara adat tahunan ini disambut antusias oleh warga sebagai wujud rasa syukur atas limpahan hasil bumi sekaligus bentuk pelestarian budaya leluhur.

Sedekah bumi di Dusun Delikguno bukan sekadar seremoni biasa, melainkan ritual sakral yang telah diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan kepada alam dan Sang Pencipta. Acara ini menjadi simbol identitas budaya masyarakat yang masih terjaga hingga kini.

Rangkaian Acara Tradisi

Kegiatan diawali dengan gotong royong membersihkan dusun, pembagian makanan dan hasil bumi kepada warga sekitar, hingga pelaksanaan ritual keagamaan yang berlangsung khidmat.

Semangat kebersamaan makin terasa saat warga berbondong-bondong menyaksikan pertunjukan seni tradisional seperti Ringgit Purwo, Campursari, Tari Remo, hingga pagelaran wayang kulit oleh Ki Dalang Suyatno dari Jombang.

Pertunjukan wayang digelar dalam dua sesi, yaitu:

• Siang hari dengan lakon "Petruk Dadi Ratu"

• Malam hari dengan lakon "Mudune Wahyu Trojali", yang bermakna perebutan anugerah atau wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa.

Acara ini turut dihadiri Kepala Desa Pengumbulanadi Agus Choirul Anam, SE, beserta perangkat desa, Babinsa, Kamtibmas, para tokoh masyarakat, dan seluruh warga dusun.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Riduwan mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga atas partisipasi aktif dalam menyukseskan acara sedekah bumi secara gotong royong dan penuh semangat kekeluargaan.

Sementara itu, Mbah Salam, salah satu tokoh adat setempat, mengungkapkan bahwa tradisi ini telah ada sejak zaman nenek moyang dan tetap dilestarikan hingga saat ini.

“Tradisi sedekah bumi ini biasanya dilakukan dengan bersih-bersih desa dan syukuran sebagai bentuk penghormatan kepada bumi. Kami berharap keberkahan dan ketentraman terus mengiringi warga. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo,” ujarnya dengan nada serius.

Senada dengan itu, Kepala Dusun Delikguno Achmad Nuruddin, yang akrab disapa Pak Polo Udin, menegaskan pentingnya menjaga kelestarian tradisi ini agar terus memberikan berkah dan panen melimpah bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, sedekah bumi masih lestari hingga kini. Ini adalah bentuk rasa syukur kepada alam dan Sang Pencipta. Semoga acara ini terus berjalan lancar dan memberi keberkahan untuk kita semua,” tuturnya.

Makna Sakral dan Nilai Pelestarian Alam

Lebih dari sekadar acara adat, sedekah bumi mengandung nilai-nilai spiritual dan filosofi luhur. Ia menjadi simbol penghormatan kepada Ibu Pertiwi serta pengingat pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai sumber kehidupan.

Tradisi ini juga mempererat solidaritas antarmasyarakat, memperkuat nilai gotong royong, dan menjadi wujud nyata hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan.

Dengan semangat kebersamaan dan warisan budaya yang dijaga dengan sepenuh hati, Dusun Delikguno menjadi contoh bagaimana budaya lokal dapat menjadi kekuatan untuk merawat harmoni kehidupan yang berkelanjutan.

Redaksi: Adji Handoyo

Editor: Amanda