Thursday, August 7, 2025

Warga Soroti Proyek Irigasi Pertanahan di Cerme Gresik, Dinilai Tak Sesuai RAB.

 

GRESIK, Imparsial News — Proyek pembangunan jaringan irigasi pertanahan di Desa Pandu, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, menjadi sorotan warga. Pasalnya, proyek yang didanai dari anggaran pemerintah ini diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat setempat.

Tim Investigasi Radar CNN Gresik yang turun langsung ke lokasi pada Jumat (08/08/2025) menemukan adanya sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek. Beberapa warga yang ditemui menyampaikan keresahan mereka atas kualitas pekerjaan yang tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas.

“Proyek ini seharusnya bisa menjadi contoh baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tapi kenyataannya, pelaksanaannya jauh dari harapan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, berinisial GK.

Mereka juga berharap pemerintah segera menindaklanjuti keluhan ini dengan melakukan pengecekan langsung terhadap alokasi dan realisasi pekerjaan di lapangan.

“Kami sebagai masyarakat hanya ingin keadilan. Pemerintah harus mengecek proyek ini, karena menurut kami tidak sesuai RAB. Harapan masyarakat jauh lebih penting dari kepentingan lainnya,” tegas warga lainnya.

Lebih lanjut, warga juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi dari pemerintah desa terkait proyek ini. Mereka berharap kepala desa yang baru dapat memberikan pelayanan yang lebih transparan dan aspiratif kepada masyarakat.

Sementara itu, perwakilan dari Pemerintah Desa Pandu memberikan tanggapan singkat saat dikonfirmasi, menyatakan bahwa proyek tersebut berjalan sebagaimana mestinya, dan menilai tidak ada masalah besar terkait pelaksanaannya.

Namun, masyarakat tetap berharap bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan proyek pembangunan nasional harus dijalankan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran.

“Kalau tidak sesuai RAB, itu harus jadi perhatian. Apalagi ini menyangkut uang rakyat. Presiden kita sudah jelas menginginkan pembangunan yang benar-benar menyentuh masyarakat,” ujar salah seorang warga.

Masyarakat Desa Pandu meminta agar pihak terkait, baik dari pemerintah daerah maupun penegak hukum, turut mengawasi pelaksanaan proyek ini agar sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan rakyat.

Redaksi: Bas
Editor: Amaanda

Stabilkan Harga Pangan, Pemkab Bangkalan Distribusikan Beras SPHP.

 

BANGKALAN, Imparsial News — Upaya menjaga kestabilan harga pangan terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Bekerja sama dengan Perum Bulog, Pemkab menggelar penjualan beras murah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di depan Gedung Serbaguna Rato Ebuh, Jumat (8/8/2025).

Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Bangkalan, Zainal Alim, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan beras di pasaran.

“Pemerintah hadir bukan untuk mematikan pedagang, melainkan untuk ikut menstabilkan harga beras di pasaran. Melalui SPHP, Bulog menjual beras seharga Rp60.000 per 5 kilogram, yang biasanya di pasaran dijual sedikit lebih mahal,” ujarnya.

Pada penjualan perdana ini, Bulog menyediakan sebanyak 1,5 ton beras SPHP. Rencananya, jumlah serupa juga akan disiapkan untuk hari Minggu di lokasi yang sama. Bahkan, pekan depan penjualan akan dipindahkan ke area Pendopo Agung Bangkalan bertepatan dengan kegiatan Car Free Day, agar lebih banyak warga mengetahui dan mengakses program ini.

Zainal menegaskan bahwa kegiatan ini akan terus dilakukan selama persediaan beras SPHP mencukupi.

“Intinya, pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau dan stok yang aman,” tambahnya.

Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme warga yang cukup tinggi. Sejak pagi, warga sudah mengantre untuk mendapatkan beras murah ini. Hal ini menjadi bukti bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok.

Redaksi: Muzammil
Editor: Amanda

Polresta Malang Inovasi Layanan Berbasis WhatsApp, Wali Kota: Serasa Dikawal Polisi 24 Jam.

 

KOTA MALANG, Imparsial News — Polresta Malang Kota terus berinovasi meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi agar masyarakat dapat dengan mudah dan cepat melaporkan situasi darurat hanya melalui WhatsApp (WA). Inovasi ini pun mendapat apresiasi langsung dari Wali Kota Malang.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, S.H., S.I.K., M.Si., secara resmi meluncurkan aplikasi Jogo Malang Presisi berbasis WhatsApp di Ballroom Sanika Satyawada, Kamis (07/08/2025).

Peluncuran ini menjadi langkah inovatif Polresta Malang Kota dalam memanfaatkan teknologi yang akrab dan mudah diakses masyarakat. Kegiatan ini dihadiri Forkopimda, unsur pemerintah daerah, instansi terkait, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Nanang Haryono menjelaskan bahwa Jogo Malang Presisi merupakan pengembangan dari aplikasi serupa yang telah ada sejak 2015.

“Perbedaannya terletak pada kemudahan akses. Kini, cukup dengan mengirim pesan WhatsApp ke nomor 0811-3780-2000, masyarakat dapat langsung berkomunikasi dengan operator tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan,” jelasnya.

Aplikasi ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi darurat. Cukup dengan mengirim pesan berisi kata “POLRI”, berbagai menu layanan langsung muncul secara otomatis.

“Masyarakat bisa langsung mengirim voice note, membagikan lokasi, atau melaporkan kejadian darurat dengan cepat,” tambah Kombes Nanang.

Peluncuran aplikasi ini juga dilakukan serentak di lima Polda lainnya. Namun, Polresta Malang Kota menjadi satu-satunya yang menggunakan platform WhatsApp sebagai sistem pelaporan utama.

Polresta dinilai berhasil membaca kebutuhan masyarakat dengan menyederhanakan alur komunikasi antara warga dan aparat kepolisian.

“Kami ingin hadir lebih dekat dan responsif terhadap laporan masyarakat, sekaligus membangun komunikasi dua arah yang cepat, efisien, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Usai menonton video simulasi dan testimoni dari pengguna aplikasi Jogo Malang Presisi, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memberikan apresiasi tinggi atas inovasi digital ini. Ia menyebut layanan ini sebagai terobosan yang meningkatkan rasa aman warga Kota Malang.

“Luar biasa inovasi ini. Rasanya seperti ada polisi yang selalu siap siaga mengawal kita kapan pun dan di mana pun,” kata Wali Kota Wahyu.

Ia juga menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan transformasi digital menuju konsep smart city yang aman, tanggap, dan bersinergi.

“Penghargaan kami sampaikan kepada Kapolresta Malang Kota karena telah memberikan solusi efektif bagi masyarakat. Dengan WhatsApp — aplikasi yang sangat familiar — warga kini bisa langsung meminta bantuan. Ini adalah kontribusi besar dalam menciptakan Kota Malang yang aman, nyaman, dan ramah, baik bagi warganya maupun wisatawan,” pungkasnya.

Acara ditutup dengan demonstrasi penggunaan aplikasi di masing-masing handphone tamu undangan, dilanjutkan dengan penekanan tombol launching dan penandatanganan MoU lintas sektor.

Redaksi: Samsudin
Editor: Amanda

Pembangunan Rabat Beton di Desa Wotansari Dikeluhkan, LSM Turun Tangan.

 

Gresik, Imparsial News — Proyek pembangunan rabat beton di Desa Wotansari, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal ini menjadi sorotan warga setempat yang merasa janggal dengan panjang jalan yang dibangun dibandingkan dengan nilai anggaran yang tercantum sebesar Rp100.000.000.

Tim Investigasi Nasional turun ke lapangan pada Jumat, 8 Agustus 2025, guna menindaklanjuti keluhan masyarakat. Warga berharap ada transparansi dalam penggunaan dana dan pelaksanaan proyek sesuai dengan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu warga menyampaikan bahwa proyek tersebut tampak tidak sebanding dengan nilai anggaran yang tertera. “Kalau melihat hasilnya, sepertinya tidak sesuai dengan dana Rp100 juta. Kami jadi bertanya-tanya,” ujarnya.

Menanggapi laporan warga, perwakilan dari LSM Elang MZ menyatakan akan melakukan investigasi lebih lanjut serta menyampaikan temuan tersebut kepada instansi terkait. "Kami akan mendalami dugaan ketidaksesuaian proyek ini dan menyampaikan rekomendasi kepada pihak berwenang," ujar perwakilan LSM tersebut.

Masyarakat juga berharap agar pemerintah pusat turut mengevaluasi dan meninjau langsung proyek tersebut untuk memastikan akuntabilitas dana dan integritas pelaksana di tingkat desa. Bila terbukti tidak sesuai, warga meminta agar diberikan "efek merah" sebagai bentuk sanksi kepada pihak pemerintah desa terkait.

Redaksi; Tim
Editor: Amanda


Warga Dohoagung Rasakan Manfaat Paving Jalan Poros, Bukti Nyata Kerja Nyata.

 

Gresik, Imparsial News — Pembangunan infrastruktur di Desa Dohoagung, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, terus menunjukkan kemajuan. Salah satu proyek yang dinanti-nantikan masyarakat, yakni pembangunan paving jalan poros di Dusun Grabakan, akhirnya rampung dan berjalan sesuai harapan.

Pada Jumat, 8 Agustus 2025, masyarakat Desa Dohoagung menyambut gembira hasil pembangunan jalan poros yang kini jauh lebih layak digunakan, terutama bagi para petani. Jalan yang sebelumnya rusak dan sulit dilalui kini telah berubah menjadi akses yang nyaman dan mendukung aktivitas warga sehari-hari.

Proyek ini merupakan bentuk realisasi bantuan dari pemerintah pusat, sejalan dengan arahan dan program Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Pemerintah Desa Dohoagung yang dipimpin Kepala Desa Warsito dinilai berhasil melaksanakan proyek ini sesuai aturan yang berlaku, dengan transparansi dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur jalan poros di dusun kami sekarang sudah bagus. Ini sangat membantu kegiatan pertanian dan aktivitas warga lainnya," ujar salah satu warga setempat.

Kepala Desa Warsito juga menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah desa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur desa.

“Pembangunan ini tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat dan kebersamaan warga. Kami berharap ke depan akan ada lagi bantuan yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan Desa Dohoagung,” jelas Warsito.

Masyarakat Desa Dohoagung pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan yang telah diberikan, serta berharap adanya lanjutan proyek-proyek pembangunan lainnya di masa mendatang.

Redaksi: Bas
Editor: Amanda

Madas di Ambang Perpecahan: Edy Macan Ultimatum Pengurus Pusat, Tuntut Pemilihan Ulang!



SURABAYAImparsial News – Organisasi Madura Asli (MADAS) dilanda gejolak internal setelah Edy Macan, Wakil Ketua Madas Jawa Timur, melayangkan kritik pedas terhadap pemilihan dan pelantikan Ketua Umum DPP Madas. Acara yang digelar pada 7 Agustus 2025 di Hotel Eldon Gubeng, Surabaya, ini dituding Edy sebagai "peristiwa bagi semangat demokrasi" dan hanya milik segelintir orang. Pernyataan ini menjadi pukulan telak bagi legitimasi kepemimpinan baru Madas.

"Suara-suara dari seluruh penjuru negeri seolah-olah dibungkam, hak-hak anggota untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpinnya diabaikan," kecam Edy Macan. 

Ia menyoroti proses yang terkesan terburu-buru dan tanpa mendengarkan aspirasi dari seluruh anggota. Kritik ini mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap mekanisme pemilihan yang ia nilai tidak transparan dan tidak mencerminkan semangat demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh organisasi sebesar Madas.


Edy Macan juga menegaskan pentingnya kompetisi yang sehat, bukan aklamasi yang dipaksakan. Menurutnya, setiap DPP, DPD, DPC, dan DPAC di seluruh Indonesia memiliki hak untuk mengajukan calon terbaiknya, sebuah hak yang seolah diabaikan. "Ini bukan tentang siapa yang menang, tetapi bagaimana proses itu berjalan," tambahnya, merujuk pada motto organisasi "salam settong dhere, salam satu darah" yang seharusnya menjadi landasan persatuan, bukan pemecah belah.

Kekhawatiran utama Edy Macan adalah jika Madas dikuasai oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, organisasi ini hanya akan menjadi milik segelintir orang di Jawa Timur. 

"Jangan biarkan perpecahan terjadi," serunya, menyerukan seluruh anggota Madas di Indonesia untuk bersuara dan menuntut demokrasi yang sehat. Ia khawatir, tanpa proses yang adil, Madas akan kehilangan kredibilitasnya di mata anggota dan masyarakat.

Pernyataan Edy Macan ini menjadi alarm serius bagi internal organisasi Madas dan berpotensi memicu gelombang protes dari seluruh Indonesia. Ia mengakhiri pernyataannya dengan pesan menohok: 

"Siapa pun yang terpilih, jika jalannya benar dan profesional pasti akan membawa kebaikan bagi semua, ciptakanlah demokrasi yang sehat!, Kami harap tanggal 10-8-2025, undangan yang sudah kami kirimkan ke  DPD Jatim bisa memberikan suatu semangat demokrasi yang sehat dan professional.,"


(Red/Team - Ed/Bwrd)

Dosen PPPK Terjebak, Tunjangan Hanya Rp200 Ribu! ADAKSI Gelar Rakernas di Malang, Ungkap Borok Sistem Pendidikan Tinggi!

 


Malang, Imparsial News – Ratusan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul di Malang, Jawa Timur, untuk menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi Dosen Akademik dan Keprofesian Seluruh Indonesia (ADAKSI). Rakernas yang berlangsung pada 7-8 Agustus 2025 di Rayz Hotel Universitas Muhammadiyah ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan sebuah unjuk gigi kolektif yang menyoroti berbagai permasalahan krusial yang mengancam dunia pendidikan tinggi.
Masalah utama yang menjadi sorotan adalah Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang tunjangan fungsional dosen, yang dinilai sudah usang. "Sejak Perpres 65/2007 diberlakukan, nilainya tidak pernah disesuaikan dengan inflasi maupun beban akademik yang terus meningkat," kata Prof. D.Sc. Ir. La Ode M. Aslan, M.Sc., Ketua Dewan Pembina ADAKSI. Ia menyebut, tunjangan tambahan rata-rata hanya Rp200.000 per bulan, sebuah jumlah yang jauh di bawah biaya hidup layak.

Kondisi ini, menurut Prof. La Ode, memicu fenomena yang sangat mengkhawatirkan: dosen menunda promosi, mencari pekerjaan sampingan, hingga beralih profesi. Ini adalah ancaman serius bagi regenerasi tenaga pengajar perguruan tinggi dan masa depan pendidikan di Indonesia.

Rakernas ini juga menyoroti lambatnya proses kenaikan jabatan fungsional. Verifikasi angka kredit yang masih manual memakan waktu bertahun-tahun, menguras energi dosen dari tugas-tugas substansial seperti mengajar, meneliti, dan mengabdi. Situasi diperparah dengan status dosen PPPK yang tidak memiliki jalur karir yang jelas dan kurangnya insentif pasca-promosi.

Tak hanya itu, ADAKSI dengan tajam mengkritik skema tunjangan kinerja saat ini yang hanya menyasar dosen di PTN-BLU. Praktek ini secara tidak langsung memaksa kampus menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk menutupi biaya operasional, sebuah langkah yang bertentangan dengan visi pendidikan terjangkau atau gratis yang kerap digaungkan pemerintah.

ADAKSI pun merumuskan empat langkah strategis yang akan menjadi rekomendasi resmi untuk pemerintah:
  1. Menyesuaikan tunjangan fungsional secara berkala.
  2. Digitalisasi proses kenaikan jabatan menggunakan platform terintegrasi.
  3. Menetapkan jenjang karir resmi bagi dosen PPPK.
  4. Membuka tunjangan kinerja untuk semua dosen ASN tanpa diskriminasi.
Rekomendasi ini akan disampaikan secara resmi kepada Kemdikbudristek, Kemenpan-RB, dan Komisi X DPR RI. Dengan reformasi ini, ADAKSI optimis dosen dapat kembali fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan riset, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.

(Red)


Editor: Adytia Damar