Belum Lengkap Izin, PT SLA Tetap Beroperasi: Dirut Baru Jadi Terdakwa.

 

Bangkalan, Imparsial News  | Kasus pemotongan kapal ilegal di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, terus menjadi sorotan publik. Setelah diselidiki oleh Dittipiter Bareskrim POLRI, sebanyak empat pengusaha pemilik kapal resmi menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Bangkalan dalam perkara nomor 41, 42, 43, dan 44/Pid.Sus/2025/PN.Bkl.

Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis bersalah kepada keempat terdakwa dengan hukuman 7 bulan penjara dan denda masing-masing sebesar Rp150 juta.

Namun menariknya, saat proses sidang terhadap para terdakwa masih berlangsung, aktivitas pemotongan kapal ilegal di Desa Tanjung Jati diduga kembali beroperasi. Kali ini, kegiatan tersebut disebut-sebut sudah mengantongi izin lengkap. Di lokasi bahkan terpasang plang bertuliskan:

"Kerja sama usaha industri galangan kapal dan perahu, pembangunan, perbaikan, pemotongan kapal antara Pusat Koperasi Angkatan Laut Koarmada II Surabaya (PUSKOPAL ARMADA II) dan PT. Samudera Lautan Agung (SLA)."

PT SLA sendiri dipimpin oleh Direktur Utama yang diduga bernama H. Moh Syafii alias H. Hanafi.

Menindaklanjuti kejanggalan soal perizinan tersebut, dilakukan pengecekan terhadap PKKPR Laut atas nama PT. SLA di Kantor Badan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut—unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Sebagai informasi, PKKPR Laut merupakan salah satu syarat penting untuk memperoleh izin operasional terminal khusus (tersus) dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.

Namun hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen administrasi PT. SLA untuk memperoleh PKKPR Laut belum lengkap.

Belakangan, Direktur Utama PT. SLA akhirnya juga ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus yang sama. Perkaranya terdaftar dalam nomor 158/Pid.Sus/2025/PN.Bkl, dengan Agus Budiarto, SH., MH., sebagai Jaksa Penuntut Umum.

Publik mempertanyakan mengapa proses penuntutan terhadap Dirut PT. SLA terlambat dibandingkan dengan empat pengusaha lainnya. Penundaan ini membuat yang bersangkutan sempat melanjutkan aktivitas pemotongan kapal di lokasi yang sama, bahkan ketika proses hukum terhadap terdakwa lain masih berlangsung.

Ketua Gerakan Bangkalan Bersih, M. Rosul Mochtar, SE., SH., menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam menindak kasus ini. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Meski demikian, Rosul menyayangkan lambannya penanganan perkara terhadap Dirut PT. SLA. Menurutnya, kegiatan pemotongan kapal yang dilakukan tanpa izin resmi berisiko tinggi terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat akibat pencemaran udara serta limbah B3.

"Seharusnya para terdakwa tidak hanya dikenai pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tetapi juga dikenakan pasal-pasal dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," tegasnya.

Redaksi: MzL

Editor: Amanda

Masyarakat Padati Masjid Al-Kuba di Perbatasan Jatim-Jateng, Gus Idror MZ Sampaikan Pesan Pentingnya Iman, Taqwa, dan Silaturahmi.

  

REMBANG, Imparsial News — Suasana khidmat dan menyejukkan menyelimuti kegiatan ngaji rutinan yang digelar di Masjid Al-Kuba, Desa Temperak, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, pada Jumat (08/08/2025). Masjid yang berada di wilayah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah ini kembali menjadi pusat kegiatan keagamaan yang sarat makna.

Kegiatan yang digelar setiap Jumat sore ini dihadiri oleh puluhan jamaah, terdiri dari santri pondok pesantren, warga sekitar, serta jamaah dari berbagai kalangan — mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, hingga para remaja dan anak-anak.

Ngaji rutinan tersebut dipimpin langsung oleh KH Idror Maimun Zubair, putra dari ulama kharismatik nasional KH Maimun Zubair, yang akrab disapa Gus Iid atau Gus Idror.

Pada kesempatan kali ini, Gus Idror menyampaikan materi bertema: “Berharap Rahmat dari Allah SWT dan Pentingnya Meningkatkan Iman dan Taqwa”. Dalam ceramahnya, beliau mengajak para jamaah untuk memperbanyak amal saleh, senantiasa berdoa, dan meningkatkan kesadaran atas kewajiban sebagai umat Muslim.

“Ngaji rutinan seperti ini tidak hanya untuk menambah wawasan keagamaan, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antarwarga. Ini bagian dari menjaga tradisi Islam yang hidup di tengah masyarakat,” ungkap salah satu warga setempat.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Selain memperkaya nilai-nilai spiritual, kehadiran tokoh ulama seperti Gus Idror turut memperkuat ikatan umat dengan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial.

Diharapkan, kegiatan ngaji rutinan ini dapat terus berlanjut dan memberi manfaat luas bagi masyarakat sekitar, serta menjadi bagian dari syiar Islam yang membumi dan menyentuh hati.

Redasksi: Zainuri / As’ad

Editor: Amanda

Peringati Kemerdekaan, Lapas Pati Berbagi Kasih dengan Anak Panti Asuhan.

  

PATI, Imparsial News — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati menggelar kegiatan bhakti sosial pada Jumat (08/08/2025) di Panti Asuhan Putri – Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Aisyiyah “Djaahurotul Imamah”, Pati.

Kegiatan penuh makna ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, beserta jajaran pegawai. Mereka datang dengan membawa berbagai bantuan, mulai dari kebutuhan pokok, perlengkapan sehari-hari, hingga bingkisan khusus untuk anak-anak panti asuhan.

Dalam sambutannya, Suprihadi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat kemerdekaan serta wujud kepedulian sosial terhadap sesama.

“Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang mewarisi semangat saling membantu dan bergotong-royong. Melalui bhakti sosial ini, kami ingin berbagi kebahagiaan sekaligus mempererat tali silaturahmi,” ujarnya.

 

Sementara itu, Ibu Rida, pimpinan Panti Asuhan Putri LKSA Aisyiyah “Djaahurotul Imamah”, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian yang diberikan Lapas Kelas IIB Pati.

“Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Semoga menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan untuk semua pihak,” ungkapnya dengan haru.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Pati kembali menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya menjalankan tugas pembinaan terhadap warga binaan, tetapi juga memberikan kontribusi sosial secara nyata.

Bhakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT RI ke-80 yang digelar secara serentak oleh seluruh jajaran di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Imigrasi.

Redaksi: Deddy

Editor: Amanda

Warga Soroti Proyek Irigasi Pertanahan di Cerme Gresik, Dinilai Tak Sesuai RAB.

 

GRESIK, Imparsial News — Proyek pembangunan jaringan irigasi pertanahan di Desa Pandu, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, menjadi sorotan warga. Pasalnya, proyek yang didanai dari anggaran pemerintah ini diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat setempat.

Tim Investigasi Radar CNN Gresik yang turun langsung ke lokasi pada Jumat (08/08/2025) menemukan adanya sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek. Beberapa warga yang ditemui menyampaikan keresahan mereka atas kualitas pekerjaan yang tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas.

“Proyek ini seharusnya bisa menjadi contoh baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tapi kenyataannya, pelaksanaannya jauh dari harapan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, berinisial GK.

Mereka juga berharap pemerintah segera menindaklanjuti keluhan ini dengan melakukan pengecekan langsung terhadap alokasi dan realisasi pekerjaan di lapangan.

“Kami sebagai masyarakat hanya ingin keadilan. Pemerintah harus mengecek proyek ini, karena menurut kami tidak sesuai RAB. Harapan masyarakat jauh lebih penting dari kepentingan lainnya,” tegas warga lainnya.

Lebih lanjut, warga juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi dari pemerintah desa terkait proyek ini. Mereka berharap kepala desa yang baru dapat memberikan pelayanan yang lebih transparan dan aspiratif kepada masyarakat.

Sementara itu, perwakilan dari Pemerintah Desa Pandu memberikan tanggapan singkat saat dikonfirmasi, menyatakan bahwa proyek tersebut berjalan sebagaimana mestinya, dan menilai tidak ada masalah besar terkait pelaksanaannya.

Namun, masyarakat tetap berharap bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan proyek pembangunan nasional harus dijalankan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran.

“Kalau tidak sesuai RAB, itu harus jadi perhatian. Apalagi ini menyangkut uang rakyat. Presiden kita sudah jelas menginginkan pembangunan yang benar-benar menyentuh masyarakat,” ujar salah seorang warga.

Masyarakat Desa Pandu meminta agar pihak terkait, baik dari pemerintah daerah maupun penegak hukum, turut mengawasi pelaksanaan proyek ini agar sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan rakyat.

Redaksi: Bas

Editor: Amaanda

Stabilkan Harga Pangan, Pemkab Bangkalan Distribusikan Beras SPHP.

 

BANGKALAN, Imparsial News — Upaya menjaga kestabilan harga pangan terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Bekerja sama dengan Perum Bulog, Pemkab menggelar penjualan beras murah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di depan Gedung Serbaguna Rato Ebuh, Jumat (8/8/2025).

Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Bangkalan, Zainal Alim, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan beras di pasaran.

“Pemerintah hadir bukan untuk mematikan pedagang, melainkan untuk ikut menstabilkan harga beras di pasaran. Melalui SPHP, Bulog menjual beras seharga Rp60.000 per 5 kilogram, yang biasanya di pasaran dijual sedikit lebih mahal,” ujarnya.

Pada penjualan perdana ini, Bulog menyediakan sebanyak 1,5 ton beras SPHP. Rencananya, jumlah serupa juga akan disiapkan untuk hari Minggu di lokasi yang sama. Bahkan, pekan depan penjualan akan dipindahkan ke area Pendopo Agung Bangkalan bertepatan dengan kegiatan Car Free Day, agar lebih banyak warga mengetahui dan mengakses program ini.

Zainal menegaskan bahwa kegiatan ini akan terus dilakukan selama persediaan beras SPHP mencukupi.

“Intinya, pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau dan stok yang aman,” tambahnya.

Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme warga yang cukup tinggi. Sejak pagi, warga sudah mengantre untuk mendapatkan beras murah ini. Hal ini menjadi bukti bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok.

Redaksi: Muzammil
Editor: Amanda

Polresta Malang Inovasi Layanan Berbasis WhatsApp, Wali Kota: Serasa Dikawal Polisi 24 Jam.

 

KOTA MALANG, Imparsial News — Polresta Malang Kota terus berinovasi meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi agar masyarakat dapat dengan mudah dan cepat melaporkan situasi darurat hanya melalui WhatsApp (WA). Inovasi ini pun mendapat apresiasi langsung dari Wali Kota Malang.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, S.H., S.I.K., M.Si., secara resmi meluncurkan aplikasi Jogo Malang Presisi berbasis WhatsApp di Ballroom Sanika Satyawada, Kamis (07/08/2025).

Peluncuran ini menjadi langkah inovatif Polresta Malang Kota dalam memanfaatkan teknologi yang akrab dan mudah diakses masyarakat. Kegiatan ini dihadiri Forkopimda, unsur pemerintah daerah, instansi terkait, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Nanang Haryono menjelaskan bahwa Jogo Malang Presisi merupakan pengembangan dari aplikasi serupa yang telah ada sejak 2015.

“Perbedaannya terletak pada kemudahan akses. Kini, cukup dengan mengirim pesan WhatsApp ke nomor 0811-3780-2000, masyarakat dapat langsung berkomunikasi dengan operator tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan,” jelasnya.

Aplikasi ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi darurat. Cukup dengan mengirim pesan berisi kata “POLRI”, berbagai menu layanan langsung muncul secara otomatis.

“Masyarakat bisa langsung mengirim voice note, membagikan lokasi, atau melaporkan kejadian darurat dengan cepat,” tambah Kombes Nanang.

Peluncuran aplikasi ini juga dilakukan serentak di lima Polda lainnya. Namun, Polresta Malang Kota menjadi satu-satunya yang menggunakan platform WhatsApp sebagai sistem pelaporan utama.

Polresta dinilai berhasil membaca kebutuhan masyarakat dengan menyederhanakan alur komunikasi antara warga dan aparat kepolisian.

“Kami ingin hadir lebih dekat dan responsif terhadap laporan masyarakat, sekaligus membangun komunikasi dua arah yang cepat, efisien, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Usai menonton video simulasi dan testimoni dari pengguna aplikasi Jogo Malang Presisi, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memberikan apresiasi tinggi atas inovasi digital ini. Ia menyebut layanan ini sebagai terobosan yang meningkatkan rasa aman warga Kota Malang.

“Luar biasa inovasi ini. Rasanya seperti ada polisi yang selalu siap siaga mengawal kita kapan pun dan di mana pun,” kata Wali Kota Wahyu.

Ia juga menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan transformasi digital menuju konsep smart city yang aman, tanggap, dan bersinergi.

“Penghargaan kami sampaikan kepada Kapolresta Malang Kota karena telah memberikan solusi efektif bagi masyarakat. Dengan WhatsApp — aplikasi yang sangat familiar — warga kini bisa langsung meminta bantuan. Ini adalah kontribusi besar dalam menciptakan Kota Malang yang aman, nyaman, dan ramah, baik bagi warganya maupun wisatawan,” pungkasnya.

Acara ditutup dengan demonstrasi penggunaan aplikasi di masing-masing handphone tamu undangan, dilanjutkan dengan penekanan tombol launching dan penandatanganan MoU lintas sektor.

Redaksi: Samsudin
Editor: Amanda

Pembangunan Rabat Beton di Desa Wotansari Dikeluhkan, LSM Turun Tangan.

 

Gresik, Imparsial News — Proyek pembangunan rabat beton di Desa Wotansari, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal ini menjadi sorotan warga setempat yang merasa janggal dengan panjang jalan yang dibangun dibandingkan dengan nilai anggaran yang tercantum sebesar Rp100.000.000.

Tim Investigasi Nasional turun ke lapangan pada Jumat, 8 Agustus 2025, guna menindaklanjuti keluhan masyarakat. Warga berharap ada transparansi dalam penggunaan dana dan pelaksanaan proyek sesuai dengan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu warga menyampaikan bahwa proyek tersebut tampak tidak sebanding dengan nilai anggaran yang tertera. “Kalau melihat hasilnya, sepertinya tidak sesuai dengan dana Rp100 juta. Kami jadi bertanya-tanya,” ujarnya.

Menanggapi laporan warga, perwakilan dari LSM Elang MZ menyatakan akan melakukan investigasi lebih lanjut serta menyampaikan temuan tersebut kepada instansi terkait. "Kami akan mendalami dugaan ketidaksesuaian proyek ini dan menyampaikan rekomendasi kepada pihak berwenang," ujar perwakilan LSM tersebut.

Masyarakat juga berharap agar pemerintah pusat turut mengevaluasi dan meninjau langsung proyek tersebut untuk memastikan akuntabilitas dana dan integritas pelaksana di tingkat desa. Bila terbukti tidak sesuai, warga meminta agar diberikan "efek merah" sebagai bentuk sanksi kepada pihak pemerintah desa terkait.

Redaksi; Tim

Editor: Amanda

---