Petani Menjerit di Tengah Kenaikan PBB, PNIB Tegaskan Pajak Tidak Boleh Jadi Beban Rakyat Kecil.

 

Jombang, 20 Agustus 2025. Imparsial News – Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terus menuai penolakan di berbagai daerah. Kebijakan tersebut bahkan berujung pada aksi unjuk rasa yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan. Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dituding tidak berpihak kepada rakyat karena lebih mengutamakan penarikan pajak besar-besaran untuk menutup defisit anggaran negara.

Menanggapi hal tersebut, Ormas lintas agama, suku, budaya, dan tradisi Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) melalui Ketua Umumnya, AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal), angkat bicara. Menurutnya, persoalan pajak adalah “bom waktu” yang jika dibiarkan berlarut akan mengancam keutuhan bangsa.

“Negara punya kewajiban membayar hutang ratusan triliun, sementara kas negara defisit. Alternatifnya hutang baru ke luar negeri atau menaikkan pajak. Faktanya pemerintah memilih opsi kedua meski dampaknya sangat terasa bagi masyarakat,” tegas Gus Wal.

PNIB menilai, kenaikan PBB yang menyasar masyarakat pedesaan tidak adil. Banyak petani terpaksa menunggak pajak bukan karena enggan membayar, tetapi karena ketidakmampuan ekonomi. Harga komoditas pertanian kalah bersaing dengan impor, membuat petani kesulitan bahkan untuk sekadar bertahan hidup.

“Petani menangis di lumbung padi sendiri. Justru dalam situasi sulit, mereka dihadapkan pada tagihan PBB yang naik berlipat. Wajar jika penolakan pajak meledak di berbagai daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gus Wal juga menyoroti kebijakan Kementerian ATR/BPN yang mengancam penyitaan lahan warga yang menunggak pajak. Menurutnya, kebijakan tersebut adalah bentuk ketidakadilan negara kepada rakyat kecil.

“Masyarakat ditakut-takuti dengan ancaman penyitaan lahan. Menteri yang hanya duduk di belakang meja tidak pernah paham kondisi di lapangan,” kritiknya.

PNIB mendesak agar pemerintah meninjau ulang kebijakan PBB dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil. Gus Wal menekankan perlunya kearifan lokal dalam merumuskan kebijakan fiskal, termasuk penerapan subsidi silang pajak.

“Pajak bukan palak yang memaksa. Pajak adalah hasil keringat rakyat. Bebaskan pajak bagi golongan yang benar-benar tidak mampu. Selain itu, ratusan triliun uang korupsi yang sudah disita negara bisa digunakan untuk menutup defisit anggaran, sehingga rakyat tidak lagi terbebani,” pungkas Gus Wal.

Redaksi: Stp

Editor: Mnd 

Desa Sumurgenuk Babat Lamongan Kembali Digegerkan Aksi Pencurian, Warga Resah dan Desak Aparat Tindak Tegas.

 

Lamongan, 19 Juli 2025. Imparsial News  – Warga Desa Sumurgenuk, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan kembali digegerkan dengan aksi pencurian yang terjadi berulang kali. Kali ini, seorang warga bernama H. Kholik menjadi korban setelah gubuk permanennya di area tambak dibobol pencuri pada Selasa (19/07/2025).

Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, Sulek, pelaku berhasil membawa kabur mesin diesel (pompa air), pupuk, serta obat-obatan pertanian.

“Yang hilang ada mesin diesel, pupuk, dan obat-obatan pertanian. Modusnya dengan membobol tembok gubuk,” jelas Sulek.

Aksi pencurian ini kian meresahkan warga, mengingat kejadian serupa sudah berulang di Desa Sumurgenuk. Dalam bulan Agustus 2025 saja, tercatat setidaknya 3–4 kasus, di antaranya pencurian kotak amal masjid sebanyak dua kali, pencurian kotak kas sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI), serta pencurian di area persawahan dan tambak.

Sejumlah warga menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan keamanan desa. Mereka mendesak pemerintah desa dan aparat kepolisian segera mengambil langkah konkret.

“Ini sudah meresahkan karena bukan kejadian sekali, tapi berulang kali. Apakah pelakunya sama atau berbeda, harusnya ada tindakan tegas dari pihak terkait. Ini sudah luar biasa dan perlu perhatian khusus,” ujar salah seorang warga.

Menyikapi kondisi tersebut, warga berharap pemerintah desa segera berkoordinasi dengan Polsek Babat maupun Polres Lamongan untuk meningkatkan pengamanan serta mengembalikan rasa aman di Desa Sumurgenuk.

Redaksi: Stp
Editor: Mnd

Diresmikan Bupati Yuhronur Efendi, JLU Lamongan Jadi Tonggak Baru Transportasi dan Investasi Kawasan Utara.

 

Lamongan, 17 Agustus 2025.  Imparsial News – Mimpi panjang masyarakat Lamongan akhirnya terwujud dengan diresmikannya Jalan Lingkar Utara (JLU) Lamongan pada Minggu (17/08/2025). Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Rencana pembangunan JLU telah digagas sejak sekitar 20 tahun lalu. Kini, dengan panjang 7,15 kilometer, jalan ini hadir sebagai solusi untuk mengurai kemacetan di jalur Surabaya–Babat, khususnya pada dua titik perlintasan rel kereta api yang kerap menjadi sumber kemacetan.

Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Lamongan, didampingi Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara, sejumlah pejabat daerah, serta masyarakat yang turut menyaksikan momen bersejarah tersebut.

Bupati Yuhronur Efendi menegaskan, keberadaan JLU tidak hanya sekadar menjadi solusi transportasi, tetapi juga membuka peluang besar bagi tumbuhnya perekonomian baru di wilayah sekitar.

“Jalan Lingkar Utara ini tidak hanya mengurai kemacetan akibat lintasan rel kereta api, tetapi juga untuk membangkitkan wilayah ekonomi baru,” ujar Yuhronur.

Ia menambahkan, sudah ada sejumlah pihak yang mulai melirik potensi di sepanjang JLU, termasuk rencana pembangunan SPBU, rest area, dan pasar ikan. Seiring dengan itu, aktivitas ekonomi masyarakat diperkirakan akan semakin bergeliat dengan tumbuhnya pertokoan, warung, serta pusat usaha baru lainnya.

“Alhamdulillah, perjuangan panjang ini kini terwujud. Semoga pembangunan jalan ini memberikan manfaat dan barokah untuk masyarakat Lamongan,” ungkapnya.

Pemkab Lamongan optimistis, dibukanya JLU akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Selain memperlancar arus lalu lintas, kawasan di sepanjang jalan lingkar diprediksi berkembang pesat dengan hadirnya investasi di sektor perdagangan, jasa, hingga perumahan. Bahkan, nilai jual tanah di sekitar kawasan diperkirakan ikut meningkat.

Redaksi: Sutopo

Editor: Mnd

BEM PTNU Wilayah DIY Kritik Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Pendidikan Tidak Boleh Hanya untuk Kelompok Tertentu, Pemerintah Wajib Jamin Kesetaraan bagi Seluruh Lembaga Pendidikan.

 

Yogyakarta, 20 Agustus 2025.  Imparsial News – Dugaan diskriminasi yang dilakukan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembelajaran Mendalam, Koding/KA, dan Penguatan Karakter Region Jawa Tengah 2 di Solo pada 20–24 Agustus 2025, mendapat sorotan tajam dari kalangan mahasiswa.

Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Wilayah DIY melalui Direktur Lembaga Kajian Analisis Strategis dan Advokasi, M. Imam Jasarodin Lilridho, menilai bahwa langkah Mendikdasmen yang hanya melibatkan guru dari sekolah Muhammadiyah dalam Bimtek tersebut merupakan praktik diskriminasi. Menurutnya, kebijakan itu bertentangan langsung dengan amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami dengan tegas mempertanyakan arah kebijakan Mendikdasmen Prof. Abdul Mu’ti. Apakah beliau sungguh-sungguh hadir untuk memajukan pendidikan Indonesia secara menyeluruh, merata, dan adil, atau justru hanya berkonsentrasi pada pengembangan pendidikan golongan tertentu saja? Jika pendidikan hanya diarahkan untuk kepentingan satu kelompok, maka sesungguhnya pemerintah telah melupakan amanat konstitusi. Negara ini dibangun di atas prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keberpihakan sempit yang menutup akses partisipasi lembaga lain. Pendidikan adalah hak fundamental yang dijamin Pasal 28C UUD 1945! Setiap kebijakan yang mengabaikan kesetaraan merupakan bentuk pengingkaran terhadap konstitusi serta pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan. Pemerintah seharusnya menjadi pengayom seluruh elemen bangsa, bukan fasilitator bagi segelintir kelompok,” tegas Imam.

Lebih lanjut, Imam menilai tindakan tersebut telah melanggar sejumlah ketentuan UUD 1945, di antaranya:

1. Pasal 28C ayat (1) dan (2): menegaskan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan serta memperjuangkan hak secara kolektif.

2. Pasal 28D ayat (3): menekankan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan kebijakan publik.

3. Pasal 28I ayat (2): menegaskan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun, serta ayat (4) dan (5) yang meletakkan tanggung jawab kepada negara untuk menjamin serta melindungi hak-hak tersebut.

Menurut Imam, praktik diskriminasi dalam kebijakan pendidikan sama saja dengan mengabaikan roh keadilan sosial yang menjadi fondasi negara. Konstitusi melalui Pasal 28C, Pasal 28D, dan Pasal 28I UUD 1945, dengan jelas menjamin kesetaraan hak seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa perlakuan diskriminatif.

“Pemerintah tidak boleh terjebak pada kepentingan kelompok tertentu. Tugas utama negara adalah menjamin pemerataan akses, kesempatan, dan perlakuan yang adil bagi seluruh lembaga pendidikan di Indonesia, baik negeri maupun swasta, Muhammadiyah, NU, maupun lembaga pendidikan lainnya dalam bingkai NKRI. Jika diskriminasi dibiarkan, pendidikan akan kehilangan fungsinya sebagai sarana strategis untuk mempersatukan bangsa dan memajukan peradaban,” jelas Imam.

Redaksi: Tim
Editor: Mnd 

Terpilih Berkat Suara Surabaya, Bung Taufik Ajak Kader Terbaik DPAC Gabung Pengurus Pusat

  

Surabaya, Imparsial News – Malam ini, Selasa (19/08/2025), Ketua Umum DPP Madas, Bung Taufik, memimpin rapat koordinasi bersama seluruh Ketua DPAC se-Surabaya. Pertemuan tersebut berlangsung penuh keakraban dan kebersamaan, sebagai bentuk konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat sinergi antarstruktur kepengurusan Madas.

Dalam arahannya, Bung Taufik menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Ketua DPAC Surabaya. Dukungan, doa restu, dan support yang diberikan para Ketua DPAC menjadi salah satu faktor utama yang mengantarkan dirinya terpilih sebagai Ketua Umum DPP Madas periode 2025–2030.

“Terima kasih kepada Forum Komunikasi Ketua DPAC se-Surabaya yang telah memberikan dukungan penuh. Suara mayoritas dari DPAC Surabaya adalah amanah besar yang harus saya jaga demi kebesaran Madas ke depan,” ujar Bung Taufik.

Dalam kesempatan itu, Bung Taufik juga membuka ruang bagi para Ketua DPAC maupun kader terbaiknya untuk masuk dalam jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Madas, mengingat saat ini tengah dilakukan restrukturisasi kepengurusan. 

“DPAC adalah ujung tombak organisasi. Maka kami berharap kader-kader terbaiknya dapat memperkuat DPP Madas,” tegasnya.

Selain penyampaian arahan, rapat koordinasi juga diwarnai dengan dialog interaktif antara Bung Taufik dan seluruh Ketua DPAC. Berbagai masukan, kritik, serta saran konstruktif disampaikan demi membawa Madas menuju arah yang lebih baik. Para Ketua DPAC menegaskan harapannya agar Bung Taufik mampu menakhodai Madas menjadi organisasi yang lebih kuat, solid, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Hadir mendampingi Bung Taufik dalam rapat ini, antara lain H. Devil selaku Kasat Kornas DPP Madas, H. Ali Wafa selaku Ketua Koordinator Bidang Pengembangan Keorganisasian, serta Aziz selaku Ketua Bidang Publikasi, Informasi, dan Humas DPP Madas.

Di samping rapat koordinasi, agenda malam ini juga dirangkaikan dengan pembahasan pembentukan pengurus baru di tingkat DPAC. Salah satunya adalah DPAC Simokerto Surabaya yang dalam waktu dekat akan segera dideklarasikan dan dikukuhkan kepengurusannya, mulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, hingga jajaran pengurus lainnya.

Harapannya, DPAC Simokerto Madas dapat segera bersinergi dengan pemerintah setempat maupun para stakeholder lainnya, sehingga mampu menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Asis)

Perkuat Peran Santri di Dunia Digital, PCNU Gianyar Gagas Pelatihan Wirausaha

  

Gianyar, Bali – Imparsial News – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Gianyar terus bergerak aktif dalam memperkuat peran organisasi, tidak hanya di bidang keagamaan tetapi juga pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Pada Selasa (19/08/2025), bertempat di Sekretariat PCNU Gianyar, Jl. Hasanudin No. 09 Gianyar, tiga agenda besar dilaksanakan secara berurutan.

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi Lailatul Ijtima’ Lembaga Dakwah NU (LDNU) Kabupaten Gianyar, Pelatihan Wirausaha Digital, serta pembentukan Panitia Hari Santri Nasional 2025.

Setelah Lailatul Ijtima’ selesai, acara berlanjut dengan pelatihan wirausaha berbasis media sosial. Kegiatan ini melibatkan seluruh jajaran pengurus PCNU Gianyar mulai dari Mustasyar, Rois Syuriah, Katib Syuriah, A’wan, hingga Tanfidziyah.

H. Ma’arif, S.Ag, Ketua BKM Gianyar sekaligus Ketua PCNU Bangli, hadir sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa media sosial kini menjadi salah satu kunci utama dalam mengembangkan usaha.

“Instagram, Facebook, dan TikTok bisa menjadi pintu besar untuk memperkenalkan produk dan memperluas pasar dengan biaya yang lebih terjangkau. NU harus bisa menjadikan teknologi sebagai peluang, bukan hambatan,” ungkapnya.

Ia juga mencontohkan Rahayu Bakery Gianyar yang sukses memanfaatkan media sosial untuk memperluas jaringan konsumennya. Kisah sukses tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi para kader NU agar berani berbisnis di dunia digital.

Selepas pelatihan, agenda dilanjutkan dengan rapat pembentukan Panitia Hari Santri Nasional 2025. Ketua Tanfidziyah PCNU Gianyar, H. Sukisno Suwandi, SH, memimpin langsung jalannya rapat. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa peringatan Hari Santri bukan hanya agenda seremonial, melainkan momentum untuk meneguhkan peran santri dalam membangun bangsa.

“NU harus terus melahirkan kader-kader yang kompeten. Penempatan kader sesuai keahliannya adalah kunci agar gerakan NU semakin kuat dan bermanfaat bagi umat,” tegasnya.

Hasil musyawarah kemudian menetapkan H. Dimyati Syam sebagai Ketua Panitia Hari Santri Nasional Kabupaten Gianyar 2025.

Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan doa oleh Rois Syuriah PCNU Gianyar, Ust. Hasyim Asy’arie. Dengan berjalannya tiga agenda besar dalam satu hari, PCNU Gianyar menegaskan komitmennya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya sebagai organisasi dakwah, tetapi juga sebagai gerakan sosial dan ekonomi.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa NU terus bertransformasi, merespons tantangan zaman, sekaligus mempersiapkan kader-kader yang siap berkhidmat untuk kemajuan umat.(zainuri/aji)

Tak Gentar Hujan, Gengster Remaja di Kedungmangu Surabaya Nekat Tawuran

 

Surabaya, Imparsial News - Pada Pukul 3 Sore Segerombolan Bocah Bocah Gengster masih menjadi Pekerjaan Besar buat aparat Kepolisian yang sampai saat ini masih belum steril dari kelompok Gengster yang meresahkan warga Kedungmangu-Surabaya.

Tawuran dua kelompok Gengster dengan membawa Clurit dan Pedang, Mayoritas gangster atau anggota kelompok tersebut masih berusia remaja. Tawuran  terjadi saat hujan turun di sore hari tepat nya di Jalan Kedung Mangu Masjid No.28 - Surabaya Pada Hari Selasa,18/8/28.

Tidak lama kemudian Polsek Kenjeran dan Polsek Semampir Merapat Ke Tempat Kejadian Perkara setelah dapat Laporan dari warga sekitar. Ketika Aparat Kepolisian tiba puluhan genster lari Kocar Kacir.

"Pihak Kelurahan Sidotopo Satriya (Projopati), Budi (Staf Bangtib) dan Kecamatan Kenjeran Rahma di Deteksi Dini (DD). Turut ikut andil dalam penanganan Tawuran gengster yang terjadi"

Polsek Setempat menganalisa terhadap kelompok Gengster ada beberapa wilayah setempat yang memang jadi lokasi favorit para anggota gengster untuk berkumpul, bahkan hingga melakukan aksi tawuran.

Ipda.Heri TC.S.H Mengatakan, Akan Kami Tindak Tegas semua gengster agar tidak membuat warga resah dan Akan kita lakukan Penertiban sekaligus pantauan secara Intens dan berkelanjutan, terutama di wilayah Kedung Mangu - Surabaya. (Red/Didin)