Polres Gresik Tanam Jagung di Desa Kepatihan, Wujud Nyata Dukungan terhadap Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

 

Gresik, 22 Agustus 2025. Imparsial News – Dalam rangka mendukung dan mensukseskan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, khususnya di bidang ketahanan pangan nasional, Polres Gresik melaksanakan kegiatan penanaman bibit jagung di lahan baku sawah Dusun Kepatihan, Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh jajaran Polres Gresik dan dihadiri oleh:

1. Kompol Sarbain (Kabag SDM Polres Gresik)

2. AKP Mohammad Dawud (Kapolsek Menganti)

3. Dodik Suprayogi (Kepala Desa Kepatihan)

4. Camat Menganti yang diwakili Kasi Trantib dan Koordinator BPP Kecamatan Menganti

5. Doni (Babinsa Desa Kepatihan)

6. Unsur BPD, LPMD, perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Desa Kepatihan

Informasi yang dihimpun, lahan sawah yang ditanami memiliki luas 1,5 hektare dengan bibit jagung jenis hibrida yang diperkirakan memiliki masa panen 120 hari.

Sebelum kegiatan penanaman dimulai, secara simbolis Kompol Sarbain bersama Kapolsek Menganti menyampaikan bahwa kegiatan di Desa Kepatihan merupakan implementasi langsung dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di mana Kepolisian mendapatkan tanggung jawab dalam pelaksanaan penanaman jagung.

“Penanaman jagung ini diharapkan dapat mendukung pencapaian swasembada pangan nasional, dengan target produksi mencapai empat juta ton,” ungkap Kompol Sarbain. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan serupa sebelumnya telah dilakukan di beberapa wilayah Kabupaten Gresik, termasuk di Kecamatan Panceng.

Kepala Desa Kepatihan, Dodik Suprayogi, menegaskan bahwa pemerintah desa berkomitmen penuh mendukung dan mensukseskan program ketahanan pangan nasional melalui kegiatan penanaman jagung tersebut.

Redaksi: H. Shodiq
Editor: Mnd

Minim Transparansi dan Diduga Sarat Pelanggaran, Proyek Jalan Dusun Karean Desa Gesikan Jadi Sorotan Publik.

 

Tuban, Imparsial News  – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024 di Dusun Karean, Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, menuai sorotan tajam. Anggaran yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, justru diduga disalahgunakan dalam pengerjaan proyek jalan.

Pembangunan jalan tersebut dipertanyakan lantaran hasil fisik di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (spek) yang ditetapkan. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa terdapat praktik penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Lebih ironis lagi, dugaan lemahnya pengawasan dari pihak Inspektorat menambah panjang daftar pertanyaan publik atas transparansi dan akuntabilitas tata kelola desa.

Jika dugaan tersebut benar adanya, maka praktik ini bukan hanya mencederai amanat regulasi, tetapi juga menghianati kepercayaan masyarakat yang menaruh harapan besar pada dana desa sebagai tonggak pembangunan. Kualitas pembangunan yang rendah akan berujung pada kerugian masyarakat luas, sementara pihak yang semestinya mengawasi justru terkesan abai.

Fenomena seperti ini memperlihatkan betapa rapuhnya sistem pengawasan terhadap anggaran desa. Dana yang berasal dari rakyat seharusnya kembali untuk rakyat dengan manfaat nyata, bukan menjadi ajang permainan oknum tertentu. Tanpa pengawasan ketat, penyimpangan akan terus berulang, sementara masyarakat harus menanggung akibat buruk dari pembangunan asal-asalan.

Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dituntut untuk tidak menutup mata. Penyelidikan menyeluruh, audit transparan, serta tindakan tegas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa APBDes benar-benar digunakan sesuai peruntukan, bukan menjadi bancakan segelintir pihak.

Masyarakat berhak menuntut akuntabilitas, dan aparat wajib menjawabnya dengan tindakan nyata. Sebab, pembangunan desa yang tidak bersih hanya akan meninggalkan jalan berlubang, kepercayaan publik yang retak, dan generasi yang terbiasa dengan praktik curang.

Redaksi: Tim
Editor: Mnd

Tak Ada Papan Informasi dan Ditemukan Retakan, Proyek Rabat Beton Desa Dermolemahbang Jadi Sorotan Publik.

 

Lamongan, 22 Agustus 2025. Imparsial News – Pembangunan rabat beton di Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan, kembali menjadi sorotan publik. Proyek yang menghubungkan Dusun Lemahbang dengan Dusun Dermo, dan baru saja selesai pada 14 Agustus 2025, kini sudah menunjukkan tanda-tanda keretakan di beberapa titik. Kondisi tersebut menimbulkan kecurigaan warga terhadap kualitas pengerjaan sekaligus penggunaan Dana Desa yang diduga tidak sesuai standar.

Seorang warga setempat mengungkapkan, “Proyek rabat beton ini selesai sekitar tanggal 14 Agustus 2025 dengan menggunakan Dana Desa. Namun, kini sudah terlihat adanya keretakan. Ini harus mendapat perhatian serius.”

Selain persoalan kualitas, tidak adanya papan informasi proyek yang memuat detail pelaksanaan, anggaran, serta pelaksana kegiatan juga menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Ketiadaan papan proyek tersebut dinilai mengurangi transparansi dan memunculkan dugaan adanya permainan dalam pengerjaan.

Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Dermolemahbang, Amari, hingga saat ini belum membuahkan hasil. Pihak desa belum memberikan klarifikasi terkait kondisi proyek maupun dugaan penyimpangan yang mencuat.

Masyarakat bersama awak media berharap pihak terkait segera melakukan tindak lanjut dengan pemeriksaan serta audit atas proyek ini. Transparansi penggunaan Dana Desa dan kualitas pembangunan dinilai harus menjadi prioritas agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pemerintah desa dan dinas terkait diharapkan segera membuka informasi lengkap kepada publik serta mengusut tuntas dugaan permainan dalam proyek rabat beton ini demi terciptanya pembangunan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegas warga.

Tim Redaksi

Editor: Mnd

Kolaborasi Kemanusiaan: DPC MADAS Bangkalan dan Pemkab Bangkalan Perkuat Solidaritas Sosial Lewat Penyaluran Bantuan Bencana.

 

Bangkalan, Imparsial News  – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Madura Asli (MADAS) Bangkalan menunjukkan komitmennya dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan saat DPC MADAS Bangkalan yang dipimpin Haji Nurul turut mendampingi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dalam kegiatan penyaluran bantuan bagi korban bencana di wilayah Bangkalan.

Kehadiran Haji Nurul bersama jajaran DPC MADAS Bangkalan menjadi wujud nyata sinergi antara organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut, Haji Nurul menegaskan bahwa kerja sama seperti ini akan terus diperkuat demi memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan perhatian dan bantuan yang layak.

“Kami di DPC MADAS Bangkalan siap untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Kebersamaan ini adalah bentuk kepedulian nyata untuk masyarakat, khususnya mereka yang sedang mengalami musibah,” ujar Haji Nurul.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MADAS, Bung Taufik, memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran DPC Bangkalan yang hadir langsung bersama pemerintah daerah dalam misi kemanusiaan tersebut. Menurutnya, langkah DPC Bangkalan merupakan contoh sinergi yang ideal antara organisasi masyarakat dan pemerintah.

“Kami dari DPP sangat mengapresiasi langkah DPC Bangkalan yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Inilah wajah MADAS yang sesungguhnya, organisasi yang memberikan manfaat dan solusi nyata di lapangan,” tegas Bung Taufik.

Dengan sinergi yang terus terjalin, DPC MADAS Bangkalan bersama Pemkab Bangkalan diharapkan mampu memperkuat solidaritas sosial dan memberikan dampak positif berkelanjutan bagi masyarakat, terutama dalam penanganan musibah bencana.

Redaksi: Asis
Editor: Mnd

Bukan Main-Main! FSPMI Batal 'Kepung' Klinik dan Dinkes Sidoarjo, Pihak Oknum dan Korban Duduk Satu Meja, Ini Hasilnya!

 

Sidoarjo, Imparsial News – Ketegangan yang menyelimuti Sidoarjo terkait rencana aksi unjuk rasa oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur akhirnya mereda. Rencana aksi yang sedianya akan digelar pada Selasa (19/8) di Klinik Afiyah, Gedangan, dan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, secara resmi dibatalkan. Pembatalan ini menyusul adanya penyelesaian damai antara pihak terkait dan korban.

Rencana unjuk rasa ini dipimpin oleh koordinator lapangan Meimun Toha, dan sedianya akan diikuti oleh sekitar 50 orang massa FSPMI. Mereka akan menyuarakan tuntutan keras terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang dialami seorang warga miskin bernama Suarliningsih.

Terdapat lima poin tuntutan yang akan disuarakan, yaitu:

• Pengembalian sisa uang Suarliningsih sebesar Rp530 ribu dari total Rp910 ribu.
• Permintaan maaf terbuka dari oknum tenaga kesehatan bernama Dina.
• Pemecatan Dina dari Klinik Afiyah dan Klinik Praktek Dokter Aulia Ryando.
• Pemberian sanksi kepada pihak klinik yang diduga melakukan pembiaran.
• Pemidanaan terhadap Dina agar kejadian serupa tidak terulang.

Namun, drama ini berakhir dengan solusi yang melegakan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan koordinator lapangan, aksi tersebut tidak jadi dilanjutkan karena permasalahan telah diselesaikan pada 14 Agustus 2025. Pihak terkait telah mengembalikan sisa uang sebesar Rp530 ribu dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada korban.

Dengan adanya penyelesaian ini, FSPMI Jawa Timur memastikan aksi unjuk rasa tidak akan dilanjutkan. Keputusan ini menunjukkan bahwa mediasi dan penyelesaian secara kekeluargaan dapat menjadi jalan keluar efektif untuk menyelesaikan sengketa, tanpa perlu mengerahkan massa.

(Red/Don)

Editor: Adytia Damar

Lamongan Berbangga! Kecamatan Kembangbahu Buktikan Semangat Kemerdekaan Masih Menyala, Jalan Sehatnya Penuh Makna!

 

Lamongan, Imparsial News – Semarak bulan Agustus terasa begitu kuat di Kecamatan Kembangbahu, Lamongan, saat ribuan warga tumpah ruah merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Pada Kamis (21/8/2025) pukul 07.00 WIB, sebuah acara jalan sehat kolosal digelar, mengubah suasana pagi menjadi lautan manusia yang penuh semangat dan kreativitas.

Dimulai dari lapangan Desa Kembangbahu, para peserta memadati rute yang melintasi Desa Mangkujajar, Desa Doyomulyo, dan kembali lagi ke garis finish di lapangan Desa Kembangbahu. Acara ini begitu meriah, disaksikan oleh ratusan warga yang berjejer di sepanjang jalan, memberikan dukungan dan sorak sorai.

Yang membuat acara ini istimewa adalah kreativitas para peserta dari berbagai tingkatan. Mulai dari siswa SD dan SMP, ibu-ibu PKK yang bersemangat, hingga pegawai kecamatan, semuanya tampil dengan kostum dan yel-yel unik. Ini adalah wujud nyata dari semangat kedisiplinan dan persatuan yang ingin ditanamkan dalam perayaan ini.

Keamanan menjadi prioritas utama. Polsek Kembangbahu menunjukkan komitmen penuhnya dengan menerjunkan delapan personel terbaik yang terdiri dari:

1. AIPTU MUSTAR
2. AIPTU SUPARDI
3. AIPTU DWI SUGIARTO
4. AIPTU SYAIFUL AMIN
5. AIPDA KUJIANTO
6. AIPDA FENDI ALI H.
7. AIPDA YERRY WS.
8. AIPDA SUGENG

Berkat pengamanan yang solid ini, seluruh rangkaian acara berjalan dengan kondusif, aman, dan lancar. Tidak ada kemacetan lalu lintas, bahkan saat peserta memadati jalanan. Kekompakan antara panitia, peserta, dan aparat keamanan menjadi kunci kesuksesan acara ini. Jalan sehat HUT RI ke-80 di Kecamatan Kembangbahu tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga bukti nyata dari persatuan dan semangat gotong royong yang masih sangat kuat di masyarakat Lamongan.

(Red/Feri)

Editor: Adytia Damar

Hasil Kajian Ngaji Desa Bikin Warga Bertanya-tanya, Surat Audiensi Moropelang Tak Kunjung Dijawab

 

Lamongan, 21 Agustus 2025 — Imparsial News — Masyarakat desa Moropelang kini menunggu dengan penuh harap audensi dan klarifikasi dari pemerintah desa setempat. Hal ini menyusul berakhirnya diskusi kajian yang dilakukan oleh Tim Ngaji Desa Melangkori, yang diikuti langsung oleh warga desa Moropelang. Dari kegiatan tersebut muncul berbagai pertanyaan terkait sistem pemerintahan yang selama ini berjalan di desa.

Yak Rokhim, koordinator warga, menyampaikan aspirasi masyarakat dengan tegas

“Ngaji Desa Melangkori yang kami selenggarakan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun setelah ngaji dan diskusi berjalan, muncul kekhawatiran atas beberapa hal dalam sistem pemerintahan di Desa Moropelang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yak Rokhim menjelaskan upaya masyarakat untuk mendapat jawaban

“Kami telah mengirim surat audensi ke Pemerintah Desa Moropelang, yang langsung diterima oleh Ketua BPD dan Bayan pada bulan Juni lalu. Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan atau tindak lanjut atas surat tersebut,” tambahnya.

Ketua BPD

Masyarakat berharap pemerintah desa, khususnya Kepala Desa H. Khoyip Fuad, dapat lebih responsif dan segera memberikan penjelasan atas suara rakyat yang menyuarakan aspirasi dan keinginannya demi kemajuan desa bersama.

“Kami percaya dengan komunikasi terbuka dan tindakan nyata, pemerintah desa bisa membangun kepercayaan kembali dan menjawab segala pertanyaan yang ada,” pungkas Yak Rokhim.

Redaksi dan Editor

Penulis: Feri - Editor: Bwrd