Lomba Sederhana Sarat Makna Warnai HUT RI ke-80 di Pemkab Lamongan, Momentum Perkuat Nasionalisme dan Silaturahmi.

 

Lamongan, 22 Agustus 2025. Imparsial News – Suasana semarak dan penuh kegembiraan tercipta di halaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan pada Jumat (22/8/2025) pagi hingga siang. Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemkab Lamongan menyelenggarakan berbagai lomba sederhana namun sarat makna.

Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dan diikuti oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Beberapa jenis lomba yang digelar di antaranya sambung lirik, cantol topi estafet, memindahkan bola dengan tali, hingga tebak kata.

Dalam sambutannya, Bupati Yuhronur menekankan bahwa kemerdekaan bukan hanya momen untuk bersyukur, tetapi juga kesempatan memperkuat kebersamaan sekaligus membangun optimisme menuju masa depan bangsa.

“Mari merayakan kemerdekaan dengan semangat, gembira, sukacita, dan optimisme menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Yuhronur.

Ia menjelaskan, visi Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita nasional agar Indonesia menjadi negara maju, adil, makmur, dan berdaulat pada usia 100 tahun kemerdekaan. Menurutnya, semangat tersebut harus mulai ditanamkan sejak sekarang, termasuk melalui kegiatan sederhana di tingkat daerah yang menumbuhkan nasionalisme dan jiwa kebangsaan.

Lebih lanjut, Bupati Yes berharap momentum perayaan HUT RI dapat menjadi refleksi bagi seluruh elemen masyarakat Lamongan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Ia menegaskan, pembangunan lokal yang solid akan memberi kontribusi penting terhadap tercapainya visi Indonesia Emas.

“Lamongan memiliki potensi besar di berbagai sektor. Jika kita mampu menjaga semangat kebersamaan dan optimisme, saya yakin kita dapat memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia yang lebih maju di tahun 2045,” pungkasnya.

Selain kegiatan lomba di lingkungan Pemkab, masih ada berbagai rangkaian kegiatan lain yang dipersiapkan dalam rangka memperingati HUT RI ke-80. Seluruh rangkaian kegiatan diharapkan mampu memperkuat rasa nasionalisme sekaligus mempererat silaturahmi, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat luas, guna bersama-sama mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas.

Redaksi: Sutopo
Editor;Mnd

Pemkab Gresik Gandeng KPK RI Perkuat Tata Kelola Pemerintahan: Evaluasi SPI 2024 dan Persiapan SPI 2025 Jadi Fokus Utama.

 

Gresik,  Imparsial News – 22 Agustus 2025 – Inspektorat Kabupaten Gresik bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 sekaligus persiapan menuju SPI 2025. Agenda ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi, baik melalui langkah pencegahan maupun perbaikan sistem tata kelola pemerintahan.

“Kami menyambut baik kehadiran tim KPK RI dalam proses pemantauan dan pendampingan ini. SPI adalah instrumen penting untuk mengukur sejauh mana budaya integritas tumbuh di lingkungan birokrasi kita,” ujar Washil.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tindak lanjut SPI 2024 sekaligus persiapan SPI 2025 memiliki keterkaitan erat dengan indikator penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025. Indikator tersebut menjadi salah satu tolok ukur capaian program pencegahan korupsi di tingkat daerah.

Dalam kegiatan ini, turut dibahas perkembangan terbaru terkait upaya pemulihan kerugian daerah. Hal ini menjadi salah satu indikator penting dalam pengukuran kinerja integritas pemerintah daerah.

Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik, Achmad Hadi, menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan pendekatan persuasif sekaligus langkah administratif agar proses pengembalian kerugian daerah dapat berjalan efektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, Inspektorat juga terus memperkuat upaya pencegahan, salah satunya melalui sosialisasi SPI kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gresik.

“Sosialisasi ini akan kami tindak lanjuti dengan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dengan begitu, setiap perangkat daerah dapat melakukan perbaikan berkelanjutan,” jelas Hadi.

Pemantauan SPI 2024 diharapkan dapat memastikan rekomendasi perbaikan benar-benar diimplementasikan secara optimal. Sementara itu, persiapan SPI 2025 diarahkan agar lebih efektif sebagai instrumen pengukuran risiko korupsi.

Melalui sinergi antara KPK RI dan Pemkab Gresik, Inspektorat optimistis penguatan sistem pengawasan internal akan mendorong terciptanya budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh jajaran perangkat daerah.

Di sisi lain, Ketua Presidium DPP Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) sekaligus Pimpinan Redaksi Buser Media Investigasi, Gus Aulia, SE., MM., SH., menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agenda pemberantasan korupsi di Gresik maupun di daerah lain di Indonesia.

“Kami dan tim Buser Media Investigasi akan selalu setia mengawal setiap temuan maupun laporan kasus dugaan korupsi sampai tuntas. Ini bentuk tanggung jawab kami sebagai kontrol sosial dan bagian dari masyarakat sipil untuk memastikan birokrasi tetap bersih,” tegas Gus Aulia.

Dengan dukungan sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat, diharapkan semangat membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas dapat benar-benar terwujud di Kabupaten Gresik.

Redaksi: Arif
Editor: Mnd

Syamsul Bahri Desak Polisi Usut Kekerasan Jurnalis di PT GRS: Serangan Brutal yang Ancam Kebebasan Pers.

 

Serang, 22 Agustus 2025. Imparsial News – Kasus dugaan pengeroyokan terhadap sejumlah jurnalis saat meliput penyegelan pabrik milik PT Genesis Regeneration Smelting (GRS) di Kampung Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kamis (21/8/2025), menuai kecaman keras.

Ketua DPD Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Banten, Syamsul Bahri, mengecam tindakan brutal yang diduga dilakukan oleh oknum keamanan pabrik. Ia menegaskan, tindakan kekerasan terhadap pers merupakan bentuk arogansi kekuasaan sekaligus cerminan lemahnya penegakan hukum.

“Kami mendesak Polres Serang dan Polda Banten untuk mengungkap serta menangkap para pelaku kekerasan yang diduga berasal dari pihak keamanan PT GRS,” tegas Syamsul Bahri.

Insiden tersebut terjadi saat wartawan meliput kegiatan penyegelan pabrik PT GRS oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Beberapa jurnalis dilaporkan mengalami luka-luka akibat aksi kekerasan dan telah mendapatkan perawatan medis.

Menurut Syamsul, kekerasan ini bukan sekadar insiden biasa, melainkan cermin kegagalan sistemik dalam melindungi kebebasan pers. Ironisnya, insiden terjadi ketika jurnalis sedang menjalankan tugas yang dijamin Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.

Jika aparat penegak hukum tidak segera mengambil langkah tegas, kata Syamsul, maka akan tercipta preseden berbahaya bahwa kekerasan terhadap pers bisa ditoleransi. “Kekerasan seperti ini bukan hanya serangan fisik terhadap jurnalis, melainkan juga serangan terhadap pilar demokrasi,” tandasnya.

Ia menambahkan, ketika jurnalis dihalangi atau dipukuli saat meliput isu yang menyangkut kepentingan publik, itu berarti ada upaya membungkam kebenaran. “Ini jelas bentuk arogansi kekuasaan, di mana pihak-pihak yang merasa terganggu oleh liputan media menggunakan kekerasan sebagai alat kontrol narasi,” ujarnya.

Syamsul juga mengingatkan bahwa membiarkan kekerasan terhadap jurnalis sama saja dengan mematikan kebebasan pers secara perlahan. Jika hal ini dibiarkan, jurnalis akan hidup dalam ketakutan dan masyarakat akan kehilangan akses terhadap informasi yang akurat dan berimbang.

“Kami menyerukan solidaritas seluruh jurnalis untuk melawan segala bentuk kekerasan terhadap pers. Ini bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi terhadap kebebasan pers secara keseluruhan,” pungkas 

Redaksi: Ysf

Editor: Mnd

Polres Gresik Tanam Jagung di Desa Kepatihan, Wujud Nyata Dukungan terhadap Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

 

Gresik, 22 Agustus 2025. Imparsial News – Dalam rangka mendukung dan mensukseskan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, khususnya di bidang ketahanan pangan nasional, Polres Gresik melaksanakan kegiatan penanaman bibit jagung di lahan baku sawah Dusun Kepatihan, Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh jajaran Polres Gresik dan dihadiri oleh:

1. Kompol Sarbain (Kabag SDM Polres Gresik)

2. AKP Mohammad Dawud (Kapolsek Menganti)

3. Dodik Suprayogi (Kepala Desa Kepatihan)

4. Camat Menganti yang diwakili Kasi Trantib dan Koordinator BPP Kecamatan Menganti

5. Doni (Babinsa Desa Kepatihan)

6. Unsur BPD, LPMD, perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Desa Kepatihan

Informasi yang dihimpun, lahan sawah yang ditanami memiliki luas 1,5 hektare dengan bibit jagung jenis hibrida yang diperkirakan memiliki masa panen 120 hari.

Sebelum kegiatan penanaman dimulai, secara simbolis Kompol Sarbain bersama Kapolsek Menganti menyampaikan bahwa kegiatan di Desa Kepatihan merupakan implementasi langsung dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di mana Kepolisian mendapatkan tanggung jawab dalam pelaksanaan penanaman jagung.

“Penanaman jagung ini diharapkan dapat mendukung pencapaian swasembada pangan nasional, dengan target produksi mencapai empat juta ton,” ungkap Kompol Sarbain. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan serupa sebelumnya telah dilakukan di beberapa wilayah Kabupaten Gresik, termasuk di Kecamatan Panceng.

Kepala Desa Kepatihan, Dodik Suprayogi, menegaskan bahwa pemerintah desa berkomitmen penuh mendukung dan mensukseskan program ketahanan pangan nasional melalui kegiatan penanaman jagung tersebut.

Redaksi: H. Shodiq
Editor: Mnd

Minim Transparansi dan Diduga Sarat Pelanggaran, Proyek Jalan Dusun Karean Desa Gesikan Jadi Sorotan Publik.

 

Tuban, Imparsial News  – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024 di Dusun Karean, Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, menuai sorotan tajam. Anggaran yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, justru diduga disalahgunakan dalam pengerjaan proyek jalan.

Pembangunan jalan tersebut dipertanyakan lantaran hasil fisik di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (spek) yang ditetapkan. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa terdapat praktik penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Lebih ironis lagi, dugaan lemahnya pengawasan dari pihak Inspektorat menambah panjang daftar pertanyaan publik atas transparansi dan akuntabilitas tata kelola desa.

Jika dugaan tersebut benar adanya, maka praktik ini bukan hanya mencederai amanat regulasi, tetapi juga menghianati kepercayaan masyarakat yang menaruh harapan besar pada dana desa sebagai tonggak pembangunan. Kualitas pembangunan yang rendah akan berujung pada kerugian masyarakat luas, sementara pihak yang semestinya mengawasi justru terkesan abai.

Fenomena seperti ini memperlihatkan betapa rapuhnya sistem pengawasan terhadap anggaran desa. Dana yang berasal dari rakyat seharusnya kembali untuk rakyat dengan manfaat nyata, bukan menjadi ajang permainan oknum tertentu. Tanpa pengawasan ketat, penyimpangan akan terus berulang, sementara masyarakat harus menanggung akibat buruk dari pembangunan asal-asalan.

Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dituntut untuk tidak menutup mata. Penyelidikan menyeluruh, audit transparan, serta tindakan tegas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa APBDes benar-benar digunakan sesuai peruntukan, bukan menjadi bancakan segelintir pihak.

Masyarakat berhak menuntut akuntabilitas, dan aparat wajib menjawabnya dengan tindakan nyata. Sebab, pembangunan desa yang tidak bersih hanya akan meninggalkan jalan berlubang, kepercayaan publik yang retak, dan generasi yang terbiasa dengan praktik curang.

Redaksi: Tim
Editor: Mnd

Tak Ada Papan Informasi dan Ditemukan Retakan, Proyek Rabat Beton Desa Dermolemahbang Jadi Sorotan Publik.

 

Lamongan, 22 Agustus 2025. Imparsial News – Pembangunan rabat beton di Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan, kembali menjadi sorotan publik. Proyek yang menghubungkan Dusun Lemahbang dengan Dusun Dermo, dan baru saja selesai pada 14 Agustus 2025, kini sudah menunjukkan tanda-tanda keretakan di beberapa titik. Kondisi tersebut menimbulkan kecurigaan warga terhadap kualitas pengerjaan sekaligus penggunaan Dana Desa yang diduga tidak sesuai standar.

Seorang warga setempat mengungkapkan, “Proyek rabat beton ini selesai sekitar tanggal 14 Agustus 2025 dengan menggunakan Dana Desa. Namun, kini sudah terlihat adanya keretakan. Ini harus mendapat perhatian serius.”

Selain persoalan kualitas, tidak adanya papan informasi proyek yang memuat detail pelaksanaan, anggaran, serta pelaksana kegiatan juga menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Ketiadaan papan proyek tersebut dinilai mengurangi transparansi dan memunculkan dugaan adanya permainan dalam pengerjaan.

Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Dermolemahbang, Amari, hingga saat ini belum membuahkan hasil. Pihak desa belum memberikan klarifikasi terkait kondisi proyek maupun dugaan penyimpangan yang mencuat.

Masyarakat bersama awak media berharap pihak terkait segera melakukan tindak lanjut dengan pemeriksaan serta audit atas proyek ini. Transparansi penggunaan Dana Desa dan kualitas pembangunan dinilai harus menjadi prioritas agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pemerintah desa dan dinas terkait diharapkan segera membuka informasi lengkap kepada publik serta mengusut tuntas dugaan permainan dalam proyek rabat beton ini demi terciptanya pembangunan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegas warga.

Tim Redaksi

Editor: Mnd

Kolaborasi Kemanusiaan: DPC MADAS Bangkalan dan Pemkab Bangkalan Perkuat Solidaritas Sosial Lewat Penyaluran Bantuan Bencana.

 

Bangkalan, Imparsial News  – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Madura Asli (MADAS) Bangkalan menunjukkan komitmennya dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan saat DPC MADAS Bangkalan yang dipimpin Haji Nurul turut mendampingi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dalam kegiatan penyaluran bantuan bagi korban bencana di wilayah Bangkalan.

Kehadiran Haji Nurul bersama jajaran DPC MADAS Bangkalan menjadi wujud nyata sinergi antara organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut, Haji Nurul menegaskan bahwa kerja sama seperti ini akan terus diperkuat demi memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan perhatian dan bantuan yang layak.

“Kami di DPC MADAS Bangkalan siap untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Kebersamaan ini adalah bentuk kepedulian nyata untuk masyarakat, khususnya mereka yang sedang mengalami musibah,” ujar Haji Nurul.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MADAS, Bung Taufik, memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran DPC Bangkalan yang hadir langsung bersama pemerintah daerah dalam misi kemanusiaan tersebut. Menurutnya, langkah DPC Bangkalan merupakan contoh sinergi yang ideal antara organisasi masyarakat dan pemerintah.

“Kami dari DPP sangat mengapresiasi langkah DPC Bangkalan yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Inilah wajah MADAS yang sesungguhnya, organisasi yang memberikan manfaat dan solusi nyata di lapangan,” tegas Bung Taufik.

Dengan sinergi yang terus terjalin, DPC MADAS Bangkalan bersama Pemkab Bangkalan diharapkan mampu memperkuat solidaritas sosial dan memberikan dampak positif berkelanjutan bagi masyarakat, terutama dalam penanganan musibah bencana.

Redaksi: Asis
Editor: Mnd