“Ini merupakan bagian dari bentuk nyata Polri yang cinta petani dan mendukung masyarakat dalam menciptakan kemandirian pangan,” ungkap Aiptu Gandung.
Friday, May 9, 2025
Polsek Tulangan Gempur Krisis Pangan | Ayam Kampung Jadi Senjata Ketahanan Desa
Pemdes Tambak Beras adakan kegiatan Sosialisasi dan pembinaan yang melibatkan, Bidan Desa, TP-PKK Dan Puskesmas Cegah Stunting
imparsialnews. Com
Tambakberas, Cerme – Dalam upaya menurunkan angka stunting di wilayahnya, Pemerintah Desa Tambakberas mengadakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Bidan Desa, Kecamatan Cerme, TP-PKK, dan Puskesmas Cerme. Kegiatan ini berlangsung pada hari Sabtu, 10 Mei 2025, bertempat di Balai Desa Tambakberas.
Data akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa Desa Tambakberas memiliki jumlah balita stunting yang tergolong tinggi dibandingkan dengan total jumlah balita yang ada. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi langkah konkret Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mencegah dan menangani stunting.
Dalam acara tersebut, selain penyuluhan terkait pola asuh, gizi seimbang, dan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, juga dilakukan pembagian makanan tambahan (PMT) kepada balita dan ibu hamil sebagai bentuk dukungan langsung terhadap perbaikan gizi.
“Semoga di tahun 2025 ini, jumlah balita yang terindikasi stunting di Desa Tambakberas dan desa-desa lainnya bisa berkurang secara signifikan,” ujar salah satu perwakilan dari TP-PKK Cerme.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi awal dari gerakan bersama masyarakat dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting(Ar demit)
Editor yaya
"Geger KLB PSSI Sidoarjo: Voter Protes, Kandidat Dicoret, Transparansi Dipertanyakan"
Sidoarjo, Imparsial News – Pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Sidoarjo menuai polemik.
Lima calon ketua dan anggota komite eksekutif (Exco) yang sebelumnya telah dinyatakan lolos verifikasi, mendadak dicoret oleh Komite Banding tanpa alasan yang jelas.
Kelima nama yang dicoret tersebut adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sidoarjo Yudhi Iryanto, Akhmad Shodirin (yang dulunya adalah mantan wasit Liga 1 dan kini menjabat sebagai Kades Grinting, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo), serta Suyitno, Setiyono, dan Syaiful Arif.
Pencoretan ini menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari pemilik klub dan Sekolah Sepak Bola (SSB) Bintang Putra Sidoarjo, Ibnu Hambal.
“Sebagai voter, saya sangat prihatin. Ini sangat janggal karena mereka sebelumnya telah dinyatakan lolos oleh Komite Pemilihan. Keputusan Komite Banding ini terkesan dipaksakan dan tanpa dasar hukum yang jelas,” ujar Ibnu, yang juga mantan Sekretaris PSSI Sidoarjo.
Ia meminta Ketua Asprov PSSI Jawa Timur turut turun tangan menyikapi kondisi ini.
Pasalnya, Plt Ketua Askab PSSI Sidoarjo, yang juga merupakan Wakil Ketua Asprov Jatim, dinilai turut terlibat dalam proses pencoretan yang dianggap sepihak dan tanpa klarifikasi terhadap calon.
“Ini bukan soal kompetensi, tapi soal prosedur yang diabaikan. Kami merasa ini sudah disetting sejak awal. Sangat mengecewakan,” imbuhnya.
Salah satu calon yang dicoret, Suyitno, mengaku tak pernah mendapat kejelasan atas pencoretannya.
Sementara itu, bahkan tidak pernah dipanggil atau diberi surat resmi terkait alasan pencoretan.
“Saya hanya sempat ditanya via telepon soal berkas asli. Saya jawab semua sudah saya serahkan ke Komite Pemilihan. Setelah itu, tidak ada kabar apa-apa,” ungkapnya.
Lain halnya dengan Setiyono, yang disebut gagal karena keterlambatan pendaftaran selama 25 menit.
“Tapi informasi itu pun tidak disampaikan secara resmi kepada saya,” katanya.
Merasa dirugikan, kelima calon telah melayangkan surat tembusan ke Bupati Sidoarjo guna meminta perhatian terhadap proses KLB yang dinilai sarat kejanggalan tersebut.
Para calon berharap ada transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan kongres demi menjaga marwah sepak bola Sidoarjo.
KLB Askab PSSI Sidoarjo sendiri dijadwalkan akan diikuti oleh 46 voter dari klub-klub anggota.
Namun, dengan mencuatnya polemik ini, publik menanti sikap tegas dari Asprov PSSI Jatim dalam menjaga integritas proses pemilihan.
Redaksi: Yan
Editor: MJF
Selamat ulang tahun yang ke-51 kepada kasatpol pp Surabaya, ketua DPD madas dan Wakil Ketua Ucapkan Semoga sehat selalu dan panjang umur dan jangan lupa bahagia
imparsialnews01. Com
Surabaya – Ketua DPD MADAS, H. Zaenal Fatah, bersama Wakil Ketua Jawa Timur, Edy Prayitno yang akrab disapa Edy Macan, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Muhammad Fisker, A.P., M.M., yang merayakan ulang tahunnya yang ke-51.
Dalam ucapan yang disampaikan pada Kamis (9/5), H. Zaenal Fatah dan Edy Macan berharap agar momentum bertambahnya usia ini menjadi awal yang baik untuk masa depan. “Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, serta kelimpahan rahmat dan rezeki dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya,” ujar keduanya dalam pernyataan bersama.
Ucapan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap dedikasi Muhammad Fisker dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Surabaya.(red)
Editor
Thursday, May 8, 2025
KEJAHATAN MODUS BARU, BERKEDOK REKRUITMEN KERJA MASYARAKAT DIHIMBAU HATI-HATI TERHADAP UNDANGAN "INTERVIEW KERJA" OLEH PTARC DISURABAYA
imparsialnews
Surabaya, 8 Mei 2025 — Masyarakat Surabaya dan sekitarnya dihebohkan oleh dugaan penipuan berkedok rekrutmen kerja yang mengatasnamakan PT. ARC, perusahaan yang disebut-sebut bergerak di bidang pabrik karton, plastik, dan pergudangan.
Undangan yang beredar luas menjanjikan proses "interview langsung kerja" dengan iming-iming penempatan kerja secepatnya setelah wawancara. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 7 Mei 2025 di Gedung The Royal 55, Lantai 12, Jl. Royal Residen BS10 No. 13, Sumur Welut, Lakarsantri, Surabaya, dan mengatasnamakan seorang bernama Bu Vivi (HRD PT. ARC).
Namun, berdasarkan kesaksian beberapa pelamar seperti Septifa Nadha, Faid Rohma, dan Bulfi Ahmad, mereka justru dimintai sejumlah uang oleh pihak yang mengaku HRD setelah wawancara, dengan alasan biaya administrasi atau pelatihan kerja. Sampai saat ini, pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah diberikan.
Kasus ini diduga telah memakan banyak korban. Masyarakat diimbau agar lebih waspada terhadap modus serupa dan tidak memberikan uang dalam bentuk apapun kepada pihak yang menjanjikan pekerjaan tanpa kejelasan legalitas perusahaan.
Landasan Hukum:
Tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi:
> “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Masyarakat yang merasa menjadi korban disarankan segera melapor ke kepolisian dan menyertakan bukti-bukti seperti undangan, rekaman komunikasi, dan bukti transfer uang
(Kabiro bangkalan)
Editor yaya
Polri Tak Hanya Tindak, Tapi Juga Komunikasikan! Rakernis Humas Pacu Transformasi Digital
“Humas Polri adalah wajah Polri di mata masyarakat. Kita harus tampil sebagai penjaga kepercayaan publik, bukan hanya pengirim informasi," tegas Irjen Sandi.
"Keberadaan kanal kita masih belum maksimal dimanfaatkan publik. Ini alarm bahwa kita harus lebih progresif dalam diseminasi informasi," tegasnya.
Di Tengah Bau Industri, Jagung Tetap Tumbuh! FPN Uji Biohayati untuk Selamatkan Lahan Rembang
“CPCL seluas 1.777 hektar dengan varietas jagung unggul TKS 234 Bhayangkara dan A3 sudah kami ajukan, dan semoga dapat didukung penuh oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan,” ujar Dodik.
Apresiasi pun datang dari berbagai pihak, termasuk Sekretaris Kecamatan Rembang, Hilman Pandu, yang menyebut Rembang sebagai ikon pertanian dan produksi batik agrikultur di Pasuruan. “Kami sangat bersyukur FPN hadir dengan solusi nyata, bukan hanya wacana,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Passer Indonesia, H. Abdur Rohim, turut menyatakan komitmennya untuk bersinergi dalam menyukseskan agenda besar ini di seluruh Indonesia. “Passer Indonesia siap berkolaborasi dengan ormas Formasy Praja Nusantara (FPN) demi kedaulatan pangan nasional,” tegasnya.