Konflik Fee Provider, Warga Tanggulangin Diusir Kepala Desa Saat Hendak Ikuti Rapat

 

Gresik -Imparsialnews.site Suasana memanas di Dusun Tanggulangin, Desa Ganggang, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, ketika warga yang ingin mengikuti rapat dengar pendapat terkait fee provider justru diusir oleh Kepala Desa (Kades) H. Awi. Kejadian ini memicu kemarahan dan kekecewaan di kalangan warga yang merasa haknya untuk berpartisipasi dalam pembahasan masalah penting telah diabaikan.

Menurut keterangan sejumlah warga, mereka datang ke balai desa dengan harapan dapat menyampaikan aspirasi dan mendapatkan penjelasan terkait pengelolaan fee provider yang selama ini menjadi pertanyaan. Namun, sesampainya di lokasi, Kades H. Awi justru meminta mereka untuk meninggalkan ruangan dengan alasan yang tidak jelas.

"Kami datang baik-baik, ingin tahu bagaimana uang fee provider itu digunakan. Tapi, Pak Kades malah marah-marah dan menyuruh kami keluar," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Kejadian ini sontak memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Beberapa tokoh masyarakat setempat menyayangkan tindakan Kades H. Awi yang dianggap tidak transparan dan tidak menghargai hak warga. Mereka mendesak agar pemerintah daerah segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara akuntabel.

"Seharusnya Kades itu terbuka kepada warganya. Kalau memang tidak ada yang ditutupi, kenapa warga yang ingin ikut rapat malah diusir?" kata tokoh masyarakat setempat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kades H. Awi terkait kejadian ini. Namun, sejumlah sumber di lingkungan pemerintah desa menyebutkan bahwa Kades merasa terganggu dengan kehadiran warga yang dianggap "kritis" dan sering mempertanyakan kebijakan-kebijakannya.

Kasus ini menjadi sorotan tajam di tengah upaya pemerintah untuk mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Diharapkan, kejadian di Desa Ganggang ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh kepala desa agar lebih terbuka dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan. 

(Tim Radar CNN Gresik)